Tagihan PBB di Balikpapan Dianggap Tidak Wajar, Pengamat: Pemerintah Jangan Berdagang dengan Rakyat

Rumah dinas megah, mobil operasional, hingga tunjangan rumah ratusan juta rupiah dibiayai dari pajak rakyat.

Baca juga: Pemkot Klaim Salah Catat, PBB Warga Balikpapan Melonjak Drastis: Orangtua Saya tak Sanggup Bayar

“Saat kalian duduk di kursi empuk dan menikmati fasilitas, ingatlah bahwa setiap rupiah berasal dari keringat dan air mata masyarakat,” ujar Hery Sunaryo dengan nada tajam.

Hery Sunaryo menegaskan, menaikkan PBB bukan satu-satunya cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ia mengajukan sejumlah opsi yang lebih kreatif:

1. Mengelola BUMD dengan profesional – PDAM Tirta Manuntung dan BUMD Manuntung Sukses memiliki potensi laba besar untuk PAD.

2. Digitalisasi retribusi – penerapan QRIS untuk parkir, pasar, dan layanan kebersihan agar transparan dan bebas kebocoran.

3. Pengawasan pajak yang ketat – audit mendadak agar laporan wajib pajak benar-benar sesuai.

4. Mengembangkan sektor pariwisata dan MICE – Balikpapan bisa memanfaatkan posisinya sebagai pintu gerbang menuju IKN.

5. Optimalisasi aset daerah – lahan kosong atau bangunan tua milik Pemkot bisa disewakan atau digarap lewat skema kerja sama.

6. Mendorong pertumbuhan UMKM – dengan perizinan mudah dan pendampingan agar basis pajak makin luas.

Baca juga: DPRD Kaltim Kritik PBB Balikpapan, Nurhadi: Saya Hitung Pakai Kalkulator Naik Sekitar 2500 Persen

“Kalau pemerintah mau kreatif, PAD bisa naik tanpa harus menekan masyarakat kecil dengan pajak mencekik,” tegasnya.

Kenaikan PBB ini, menurut Hery Sunaryo, bukan lagi sekadar isu fiskal, melainkan ujian bagi nurani para pemimpin kota. 

“Masyarakat Balikpapan bukan sekadar objek pajak. Kami adalah pemilik sah kota ini. Kami pantas mendapat kebijakan yang adil, bukan kebijakan yang membuat kami takut setiap kali menerima tagihan pajak,” pungkasnya.(*)