Awal Mula Kenaikan PBB di Balikpapan yang Berujung Demo Massa Tuntut Pembatalan, Peran DPRD Disorot

Rahmad Masud juga menepis anggapan bahwa penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan menyasar masyarakat kecil.

Menurutnya, fokus penyesuaian hanya di kawasan strategis seperti industri dan perumahan.

“Ini yang harus kami luruskan, agar tidak ada kesalahpahaman,” ungkapnya.

Bagaimana sikap DPRD Balikpapan soal kenaikan PBB?

Sikap DPRD Balikpapan dalam kenaikan PBB ini menjadi sorotan akademisi.

Rabu (20/08/3025) Ekonom Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim Purwadi Purwoharsojo menilai kebijakan tersebut terlalu membebani warga, terutama di tengah pemulihan ekonomi.

Menurutnya, kenaikan PBB yang signifikan justru berisiko memicu inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Demikian berpotensi memperburuk daya beli masyarakat yang masih lemah.

“Kalau masyarakat daya belinya lemah, lalu dipaksa bayar pajak lebih tinggi, uang mereka bisa tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok. 

Ini bisa berdampak ke ekonomi lokal secara keseluruhan,” jelasnya.

Dalam hal ini, Purwadi meminta Pemkot Balikpapan untuk transparan mengenai dasar penentuan kenaikan PBB.

Termasuk indikator yang digunakan dan alasan adanya perbedaan besaran kenaikan antar wajib pajak.

Lebih jauh, ia menyoroti potensi sumber PAD lain yang belum tergarap maksimal.

Dengan menyarankan pengelolaan profesional Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) dan optimalisasi aset strategis kota.

Seperti lokasi-lokasi bernilai tinggi di Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur. 

"Perusda harus dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan.