Awal Mula Kenaikan PBB di Balikpapan yang Berujung Demo Massa Tuntut Pembatalan, Peran DPRD Disorot

Aset kota juga bisa dimanfaatkan lebih baik, bukan hanya mengandalkan pajak," tandasnya.

Tak hanya menyoroti pemerintah, Purwadi juga mengkritik peran DPRD Balikpapan yang dinilainya kurang responsif terhadap keresahan warga. 

"DPRD sebagai wakil rakyat harus proaktif mendengar keluhan, bukan menunggu reses.

Jangan sampai kebijakan ini hanya diputuskan sepihak oleh kepala daerah dan OPD," katanya.

Ketua DPRD Balikpapan sebut Tidak Sepakat

DPRD Balikpapan menolak wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat karena dinilai akan menambah beban di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri menegaskan dirinya tidak sepakat jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan untuk masyarakat. 

Menurut Alwi, keputusan mengenai PBB perlu dikonsultasikan langsung dengan Dinas Pendapatan Kota Balikpapan.

Namun, ia secara pribadi menolak adanya kenaikan beban pajak bagi warga.

"Kalau untuk masyarakat, saya tidak sepakat kalau ada kenaikan," ujarnya, Rabu (20/8/2025). 

Ia menambahkan, pemerintah kota bersama DPRD harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan fiskal.

Alwi mencontohkan kasus di Pati yang sempat menjadi sorotan karena adanya kenaikan pajak hingga ratusan persen.

Meski demikian, Alwi menilai terdapat perbedaan antara masyarakat dan perusahaan besar dalam hal pembayaran pajak.

Menurutnya, perusahaan dari luar daerah seharusnya mampu menanggung kewajiban tersebut.

Alwi juga menekankan perlunya upaya bersama untuk mencari alternatif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ia menyebut Dinas Pendapatan memiliki peran penting dalam menyiasati strategi tersebut agar tidak membebani masyarakat.