Demo Aliansi Balikpapan Melawan

Rekam Jejak Rahmad Mas'ud, Walikota Balikpapan tak Temui Massa yang Tuntut Pembatalan Kenaikan PBB

Rekam jejak Rahmad Mas'ud, Walikota Balikpapan yang tak temui massa yang tuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Amalia Husnul A
TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS
RAHMAD MASUD DISOROT - Walikota Balikpapan, Rahmad Masud saat wawancara dengan media usai upacara Hari Pendidikan Nasional 2025 di Kantor Wali Kota Balikpapan, Jumat (2/5/2025). Rekam jejak Rahmad Mas'ud, Walikota Balikpapan yang tak temui massa yang tuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Senin (25/8/2025). (TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS) 

“Terima kasih atas respon dan kepedulian terhadap kota kita. Nanti kita komunikasikan dan sesuaikan dengan tempat yang akan kita siapkan.

Direncanakan audiensi akan berlangsung di Ruang Rapat I Balai Kota,” tambah Zulkifli.

Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara Pemkot Balikpapan dengan masyarakat, guna mencari solusi bersama atas berbagai persoalan perkotaan.

Demo kemarin, massa menyampaikan 5 tuntutan yakni: 

  • pembatalan kenaikan PBB
  • kelangkaan air bersih
  • penyelesaian masalah banjir
  • perbaikan permasalahan lalu lintas
  • kelangkaan beras dan adanya beras oplosan

Pernah Disorot saat Kelangkaan BBM

Saat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dirasakan warga Balikpapan bulan Mei 2025, nama Rahmad Masud juga jadi sorotan.

Ketika itu, berhari-hari masyarakat Balikpapan harus antre berjam-jam demi mendapatkan BBM.

Di tengah kesulitan masyarakat Balikpapan mendapatkan BBM, keberadaan Rahmad Masud disorot.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyoroti Walikota Balikpapan Rahmad Masud berlibur ke London, Inggris, saat warga Balikpapan mengalami krisis BBM dan antre berjam-jam untuk mendapatkannya.

"Ketika rakyat Balikpapan hari ini kesusahan mengantre BBM, wali kotanya malah pergi ke London, liburan," ujar Mufti dalam rapat Komisi VI DPR bersama Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini pun menyatakan bahwa sensitivitas pejabat terhadap penderitaan rakyat memang kurang.

Dia mengajak seluruh pejabat di Indonesia untuk memiliki sensitivitas terhadap rakyat dan segera merespons kelangkaan BBM di Balikpapan tersebut.

"Maka harapan kami, bapak-bapak harus punya sensitivitas untuk bagaimana bisa segera merespons hal itu dengan cepat," ucap Mufti.

Ia melanjutkan, kelangkaan BBM di Balikpapan merupakan ironi karena Balikpapan selama ini dikenal sebagai Kota Minyak.

Namun, masyarakat Balikpapan justru harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

"Balikpapan yang selama ini kita tahu bersama, salah satu produsen minyak. Bahkan, kilang terbesar minyak nomor dua ada di Balikpapan," kata Mufti.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved