Pengamat Ekonomi Samarinda Sebut Pemangkasan TKD Kaltim Lebih Parah dari Wabah Covid

“Makanya harus segera ada koordinasi cepat sebelum benar-benar babak belur. Mana yang prioritas harus dipilih, tapi jangan sampai hajat publik diganggu, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, BBM, hingga elpiji yang tahun depan katanya pakai NIK. Itu pasti jadi masalah baru,” ujarnya.

Ia menyarankan agar pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan daerah (Perusda) benar-benar digarap serius, bukan sekadar menjadi tempat titipan politik. 

Baca juga: Dana Transfer Daerah Terancam Dipangkas, Bupati PPU Mudyat: Maksimalkan Kerja Sama Lintas Instansi

Ia juga mengingatkan bahwa bila Pemprov tidak mampu menjaga program dasar, risiko sosial bisa melebar.

Di samping itu Purwadi juga menegaskan bahwa pemangkasan besar bukanlah hal baru. Beberapa provinsi lain sudah membuktikan bisa bertahan meski dengan APBD terbatas. 

“Lihat Jawa Barat, APBD kecil tapi harus melayani puluhan juta penduduk. Ada juga NTB dan NTT, APBD kecil tapi bisa relatif makmur. Seharusnya kepala daerah kita belajar dari mereka, tidak perlu jauh-jauh ke Maroko,” sindirnya.

Dalam kesempatan yang sama, Purwadi menyebut adapun dua langkah realistis bagi Kaltim dalam menghadapi kondisi ini.

Pertama, efisiensi internal.  Belanja yang tidak perlu harus dipangkas, termasuk pengeluaran yang bersifat simbolis.

Kedua, melakukan lobi politik yang kuat. Ia menilai wakil Kaltim di Senayan harus bersuara lebih keras. 

“Di Senayan ada belasan wakil Kaltim. Mana suara untuk Kaltim? Kalau gedornya sendiri memang tidak kuat, harus bareng-bareng. Harusnya ada privilege untuk Kaltim, mengingat kontribusinya pada APBN,” tekan Purwadi.

Meski banyak pihak mengusulkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi, Purwadi menilai langkah ini tidak bisa instan.

Terlebih saat ini sedang gencar persoalan kenaikan PBB hingga 3.000 persen. Langkah tersebut, kata Purwadi, bukan menjadi salah satu solusi konkret. 

“Itu tidak mungkin. Pajak baru naik ketika ekonomi tumbuh, daya beli kuat. Sekarang ekonomi stagnan, inflasi belum terkendali. Kalau mau naikkan PAD, pajak dari orang kaya saja. Coba kalau berani buka-bukaan, orang kaya yang punya mobil sampai 10-11 unit, apakah itu dipajaki semua?,” kritiknya.

Sebab itu, Purwadi menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan TKD justru memperlebar ketimpangan pusat dan daerah. 

“Sekarang ekonomi di pinggir jurang. Bukan lagi gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang,” pungkasnya. (*)