Berita Samarinda Terkini

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Pemkot Petakan Ulang Sekolah Prioritas untuk Dibangun

DPRD Samarinda, Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penentuan prioritas pembangunan sektor pendidikan

TRIBUNKALTIM.CO/SINTYA ALFATIKA SARI
PERBAIKAN SEKOLAH -  Salah satu SD di Samarinda yang masih berbahan kayu, Jumat (29/8/2025). DPRD Samarinda mengatakan pentingnya prioritas pembangunan pendidikan agar siswa dapat belajar dengan aman dan layak. (TRIBUNKALTIM.CO/SINTYA ALFATIKA SARI) 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDADPRD Samarinda, Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penentuan prioritas pembangunan sektor pendidikan, khususnya bagi sekolah dengan bangunan kayu dan fasilitas minim.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kelayakan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan siswa yang setiap hari beraktivitas di sekolah.

“Memang berkaitan dengan pemotongan dana dari pemerintah pusat yang biasanya kita terima melalui DAK. Tapi dana dari pemkot sendiri ada, dan ini yang kita minta agar diprioritaskan untuk kategori yang memang sangat darurat. Ini yang perlu dipetakan,” ujarnya.

Hasil inventarisasi Komisi IV sebelumnya menunjukkan sebagian besar sekolah dengan fasilitas yang belum memenuhi standar adalah jenjang SD.

Baca juga: DPRD Samarinda Ingatkan Renovasi Pasar Segiri Butuh Anggaran Besar

Senada dengan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda sebelumnya, tercatat setidaknya ada 28 sekolah dasar yang masih bertahan dengan bangunan kayu, baik sepenuhnya maupun sebagian.

Dengan kondisi tersebut, DPRD mendorong agar pembahasan di APBD benar-benar diarahkan pada pembangunan yang lebih terukur, dengan prioritas minimal pada sekolah-sekolah berbahan kayu.

“Kemudian ada juga sekolah di kawasan rawan bencana. Itu yang harus disegerakan. Selain itu, kita juga tetap memfilter sekolah yang membutuhkan kelengkapan dasar, salah satunya WC dan perpustakaan. Jadi kita menyesuaikan dengan finalisasi anggaran nanti,” tambah Novan.

Ia mencontohkan kasus di SDN 020 Samarinda Utara, yang sebelumnya sempat viral lantaran atap jebol saat diguyur hujan deras dan sudah direncanakan mendapat pembangunan dari pemerintah pusat.

Namun karena adanya rasionalisasi anggaran, tindak lanjut dari pusat tertunda.

“Kalau tidak ada tindak lanjut dan situasinya darurat, maka pemkot harus turun tangan dengan menggunakan APBD,” jelasnya.

Novan menegaskan, Komisi IV bersama dinas terkait akan terus melakukan pengawasan dan pemetaan menyeluruh.

Baca juga: Tanggapan DPRD Samarinda Soal Wacana Relokasi Kawasan Industri, Samri Shaputra: Sudah Tak Relevan

Menurutnya, langkah ini penting agar pembangunan tidak hanya terfokus pada kasus yang viral, melainkan benar-benar didasarkan pada urgensi di lapangan.

“Karena ini bukan sekadar bicara bahan bangunan kayu, tetapi soal keselamatan siswa. Itu yang menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (*)

 

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved