Setelah Didesak Mahasiswa, Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud Temui Demonstran Jawab Semua Tuntutan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Aksi demonstrasi para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi "Balikpapan Bergerak" di depan Gedung DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025) berjalan damai setelah berhasil memaksa Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud turun langsung menemui massa. 

Kehadiran orang nomor satu di Kota Balikpapan itu menjadi puncak dari desakan para demonstran yang menolak hanya diberi janji manis.

Awalnya, massa aksi hanya ditemui Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qodri, bersama jajaran anggota DPRD Balikpapan.

Namun, jawaban normatif Alwi yang dianggap sudah berulang kali berjanji akan menindaklanjuti aspirasi membuat massa justru geram.

Baca juga: DPRD Apresiasi Unjuk Rasa Aliansi Balikpapan Bergerak Tidak Berakhir Ricuh

“Kami sudah terlalu sering diberi janji, tapi tidak ada realisasi. Kami dibuat seperti anak-anak yang bisa dibohongi,” teriak seorang demonstran yang langsung disambut sorak setuju dari barisan mahasiswa.

Desakan pun menguat agar Wali Kota Rahmad Mas’ud hadir. “Sekarang juga kami meminta datangkan Wali Kota Rahmad Mas'ud di sini,” teriak pengunjuk rasa. 

Sekitar kurang lebih 20 menit kemudian, Rahmad Mas’ud datang dari lokasi pemakaman ketua MUI Balikpapan yang meninggal dunia pada hari yang sama.

Walikota Rahmad Mas'ud terlihat didampingi Wakil Wali Kota Bagus Susetyo serta sejumlah kepala OPD.

Kedatangannya sempat disoraki karena massa menilai ia molor dari waktu yang dijanjikan.

Baca juga: DPRD Balikpapan Setujui Perubahan APBD 2025 Jadi Rp4,75 Triliun, Berikut Rinciannya

Namun begitu berdiri di hadapan demonstran, Rahmad langsung menjawab satu per satu tuntutan yang disuarakan.

Mulai dari kelangkaan LPG 3 kilogram, antrean BBM, kenaikan PBB, banjir, air bersih, hingga masalah parkir liar.

“Untuk PBB saya pastikan tidak ada kenaikan. Sementara banjir, kami sudah berproses. Bahkan negara maju pun tidak bisa sepenuhnya mencegah banjir, tapi kami sudah lakukan langkah nyata, termasuk membangun kolam retensi 10 hektare di belakang Pasar Segar,” tegas Rahmad Mas'ud.

Terkait LPG 3 kilogram, Rahmad mengingatkan agar subsidi tepat sasaran.

“Gas 3 kilogram itu hak warga miskin. Saya imbau masyarakat mampu jangan pakai gas ini. Bahkan dalam agama, mengambil hak orang miskin adalah dosa,” ujarnya.

Meski demikian, massa tampak belum sepenuhnya puas. Beberapa mahasiswa menilai jawaban Wali Kota masih normatif dan jauh dari solusi konkret.

Baca juga: Anggota DPRD Balikpapan Fauzi Adi Sebut Perlu Pembaharuan DED Pasar Induk Baru di Balikpapan Utara