APBD Perubahan 2025 Kaltim Dibahas, Hasanuddin Masud: Kita Tunggu Kepastian Pemangkasan DBH

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah rampung membahas terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Kamis (4/9/2025) hingga pukul 22.15 Wita.

Bahasan rapat sendiri sejak pagi hingga malam, diakui politisi Golkar yang akrab disapa Hamas ini, selama 3 hari ini dari Selasa 2 September 2025 membedah apa saja program dari per-SKPD yang bisa diefisiensikan.

Namun demikian, pembahasan yang baru dirampungkan ialah KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Pihaknya tetap menunggu menunggu surat pemerintah pusat untuk mengesahkan APBD Perubahan.

Sehingga, program dan kegiatan yang masuk dalam APBD perubahan 2025 juga akhirnya bisa disusun untuk dilaksanakan saat APBD-P TA 2025 mulai dijalankan.

Baca juga: Ketergantungan pada Dana Pusat, APBD Berau Terancam Terpengaruh Pemangkasan TKD

“Kalau tidak ada surat dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan maka kita tidak ada pemotongan. Kita sudah bedah 3 hari sampai malam, melihat detail. Kita masih lanjut, hari Senin nanti (paripurna) apakah dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk KUA-PPAS 2025 APBD Perubahan dulu, apa perpanjangan, tetapi secara pribadi, kalau melihat waktu semakin sempit tanda tangan kesepakatan untuk perubahan dulu,” bebernya ditemui Tribunkaltim.co malam selepas rapat Banggar bersama TAPD Kaltim.

Disinggung apakah nanti ada penundaan kesepakatan KUA-PPAS yang rencananya akan di sahkan pada Senin 8 September 2025, Hamas menekankan kembali, bahwa untuk APBD-Perubahan 2025 angka yang diajukan masih belum dipastikan karena ada koreksi yang akan dilakukan pihak Pemerintah.

Hamas optimis dengan waktu yang semakin sempit, APBD-P Kaltim 2025. bisa segera dirampungkan dan ditetapkan sesuai jadwal nantinya.

“KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 (disepakati) dulu meski kita membahas APBD Murni 2026, kayaknya kalau APBD perubahan tidak (penundaan kesepakatan), kalau murni kita tunggu dulu,” ujarnya.

Sementara dengan Rancangan KUA-PPAS untuk APBD tahun 2026, masih menunggu kepastian dari pemangkasan dari Menteri Keuangan (Menkeu), yang akan menerapkan Permenkeu 56 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.

Baca juga: APBD Perubahan Kutim 2025 Turun dari Rp 11,136 Triliun Jadi Rp 9,475 Triliun

“Kan sudah ada intro bahwa ada pemotongan dari Dana Bagi Hasil (DBH) 50 persen, tapi belum ada yang masuk. Makanya kita menunggu. Seluruh Indonesia, bukan Kaltim saja,” kata Hamas

Sebelumnya, Hamas menyebut dari proyeksi pada APBD 2026 sekitar Rp21 triliun, ditambah adanya pemangkasan 50 persen dari komponen DBH Kaltim yang akan masuk dalam dana transfer ke daerah (TKD) pemerintah pusat 2026.

Pemangkasan DBH pada tahun 2026 kini menunggu surat dari pemerintah pusat, yang mana kurang lebih Rp5 triliun berkurang di APBD Kaltim tahun depan.

Intinya, DPRD akan berusaha secepatnya mendapat kepastian, sehingga segera melakukan kesepakatan dengan pemerintah terkait APBD ke depan.

“Berkemungkinan dipotong untuk DBH. Kita menunggu itu. Jika fix (pasti), tentu dibahas lagi dengan Pemerintah dan Insya Allah akan disepakati. Kita lihat ya, masih ada waktu,” pungkas Hamas. (*)