DPRD Paser Gelar Rapat Dengar Pendapat, Soroti Potensi Alam yang Belum Tergarap Maksimal

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser.

Agenda tersebut membahas terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha Penanaman Modal, yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRD Paser, Rabu (10/9/2025).

Ketua Pansus III DPRD Paser, Zulfikar Yusliskatin, menyampaikan bahwa saat ini memang masih ada dua sektor yang unggul di Kabupaten Paser yaitu pertambangan dan perkebunan.

Baca juga: Tuntutan Warga Penajam Paser Utara, Minta Ajudan Bupati Mudyat Noor Dipecat

"Memang sampai hari ini yang sangat potensial di daerah kita yaitu sektor perkebunan dan pertambangan," terang Zulfikar saat memimpin RDP.

Ia menekankan agar paradigma tersebut dapat digeser, dengan mengandalkan berbagai sektor potensial lainnya di daerah.

"Banyak potensi alam kita yang masih belum tergarap, utamanya di sektor kelautan dan perikanan," tambahnya.

DPRD Paser mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dapat memaksimalkan potensi sektor perikanan dan kelautan yang dimiliki daerah.

Terlebih, Kabupaten Paser memiliki dua teluk yang memiliki potensi kelautan cukup tinggi untuk dapat dimanfaatkan.

"Ada Teluk Adang dan Teluk Apar yang memiliki potensi hasil laut cukup tinggi, ini yang mesti kita dorong memaksimalkan potensi itu," imbuhnya.

Zulfikar menekankan agar DPMPTSP Kabupaten Paser, dapat memastikan semua sektor potensial di daerah bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Terlebih keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja, yang kemungkinan dalam 5 tahun terakhir memang masih normal.

"Saya yakin, dengan beban daerah yang cukup cukup tinggi sekarang ini, ditambah dana transfer mulai dikurangi, belum DBH yang akan dipangkas. Kalau OPD tidak memperhatikan pendapatan asli daerah (PAD) kita, maka daerah juga akan kesalahan," tegasnya.

Untuk itu, sambung Zulfikar, yang mesti dilakukan daerah sekarang ini yaitu mendorong agar PAD meningkat.

"Supaya sumber keuangan kita tidak terus bergantung pada DBH (dana bagi hasil), inilah yang selalu kita tekankan agar PAD kita digenjot. Apalagi potensi alam kita berlimpah, cuman belum bisa dikelola maksimal," imbuhnya.

Dengan adanya Raperda pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha penanaman modal yang tengah digodok, dapat memberi kemudahan untuk berusaha.

"Saya harap Raperda yang kita godok ini, tidak hanya memastikan para investor saja, tapi juga memastikan terbukanya lapangan pekerjaan dan kedepan harus ada perubahan yang tidak hanya sebatas bekerja namun memiliki komitmen dalam meningkatkan PAD," tutup Zulfikar. (*)