Pemkot Samarinda Pastikan Harga dan Stok Beras Tetap Terkendali

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan stok beras di wilayahnya masih aman dan terkendali.

Melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung PKK Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (11/9/2025), Pemkot bersama instansi terkait menyusun langkah strategis untuk pelaksanaan operasi pasar murah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan standar harga untuk program Gerakan Pangan Murah (GPM), yakni maksimal Rp60 ribu per 5 kilogram.

Penetapan harga ini menjadi bentuk intervensi pemerintah agar masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi pasar.

“Kita standarisasi minimal untuk GPM itu Rp 60 ribu. Tapi kalau outlet lain tidak boleh melebihi HET. Karena ada ongkos angkut dan segala macam. Tapi kan kita sudah ditugaskan kalau GPM itu kita maksimal jual Rp 60 ribu,” jelasnya, Kamis (11/9/2025). 

Baca juga: Ratusan Warga Serbu Bazar Beras Murah di Penajam, 1,1 Ton Ludes dalam Hitungan Jam

Menurutnya, stok beras di Samarinda saat ini tergolong cukup. Dari total jatah 7.000 ton, sekitar 1.000 ton atau 15 persen telah disalurkan sepanjang tahun 2025. Bahkan pemerintah juga siap menambah pasokan bila permintaan meningkat.

“Kalau memang dibutuhkan kita keluarkan. Pokoknya kalau masyarakat perlu kita gelontorkan saja,” tegasnya.

Marnabas menambahkan, pemerintah berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dengan pedagang. Karena itu, pola distribusi dilakukan menyesuaikan kondisi lapangan.

“Kalau terjadi kelangkaan kita turun masif panggil semuanya. Bahkan kita setiap OPD sudah punya perencanaan untuk masing-masing kelurahan,” ungkapnya.

Mekanisme pelaksanaan operasi pasar, lanjut Marnabas, dilakukan secara situasional. Informasi akan disebarkan melalui Lurah dan RT, kemudian masyarakat langsung datang ke lokasi gelaran. 

Baca juga: Pemkot Bontang Klaim Sudah Salurkan 41 Ton Beras Murah untuk Masyarakat

Kuota pembelian juga dibatasi maksimal dua karung atau sekitar 10 kilogram per keluarga.

“Syaratnya masyarakat tidak boleh dijual lagi, dan tidak boleh dioplos. Bolehnya konsumsi saja,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa situasi beras di Samarinda relatif stabil meski sempat ada sedikit kendala lantaran kurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Sulawesi dan Jawa sekitar sebulan yang lalu.

“Karena itu kita langsung rapat. Karena kalau ada kendala itulah tugas pemerintah, langsung kita berkumpul supaya masyarakat bisa beli langsung di masing-masing kelurahannya,” jelasnya.

Menambahkan, Wakil Walikota Samarinda, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa tidak ada krisis beras di Samarinda. Ia memastikan stok aman hingga akhir tahun berkat koordinasi intensif dengan Bulog dan aparat terkait.

Baca juga: Polresta Balikpapan Salurkan 1 Ton Beras SPHP di Balikpapan Selatan

Saefuddin juga membantah adanya gejolak harga maupun indikasi praktik oplosan di Samarinda.

“Untuk krisis harga pun tidak ada. Kalau untuk kemarin kan ramai isu oplosan, tapi di Kota Samarinda sudah clear, termasuk indikasi penimbunan, semua stabil,” tandasnya. (*)