BREAKING NEWS: Pusat Hubungan Masyarakat Gelar Demo di DPRD Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) menepati janjinya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (11/9/2025).

Massa datang menggunakan motor dan mobil, kompak mengenakan baju merah. 

Sejumlah tuntutan mereka ditulis di atas karton sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dan kinerja DPRD.

Aksi sempat memanas, namun kemudian puluhan perwakilan massa dipersilakan masuk ke ruang rapat paripurna untuk berdialog langsung dengan anggota dewan.

Baca juga: Dana Bagi Hasil Dipangkas Pusat, Pemimpin Daerah di Kaltim Berteriak, Walikota Bontang: Tidak Adil

Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Bontang Maming, didampingi Sitti Yara, Heri Keswanto, Rustam, Alvin Rausan Fikri, dan anggota komisi lainnya. Total 19 anggota DPRD hadir.

Dalam kesempatan itu, Maming menyatakan dukungan terhadap salah satu tuntutan utama massa, yakni pengembalian tenaga honorer yang dirumahkan karena aturan pusat.

“Saya kira semangat kami sama agar tenaga honorer yang dirumahkan akibat masa kerja di bawah dua tahun bisa kembali bekerja. Ini menyangkut pengangguran yang masih tinggi di Bontang,” ucap Maming.

Ia menambahkan, tuntutan lainnya akan diproses sesuai dengan tupoksi masing-masing komisi di DPRD.

Ketua PHM Udin Mulyono menegaskan, aksi ini merupakan wujud aspirasi masyarakat yang ingin didengar langsung oleh wakil rakyat.

“Kami masih percaya DPRD bisa menyampaikan aspirasi warga ke Pemkot Bontang. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti, kami sudah siapkan laporan ke KPK,” tegasnya.

Selain masalah honorer, Udin juga menyinggung soal dana aspirasi anggota DPRD yang disebut turun drastis menjadi Rp400 juta per tahun.

“Ini ada monopoli anggaran, harus disuarakan,” ujarnya.

9 Tuntutan Pusat Hubungan Masyarakat

Dalam aksinya, PHM menyampaikan sembilan tuntutan utama:

1. Mengembalikan 230 tenaga honorer Pemkot Bontang dengan masa kerja di bawah dua tahun yang diberhentikan.

2. Menolak rencana pemindahan rumah jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD yang disebut akan diganti pembangunan hotel bintang lima.

3.Memberdayakan kontraktor lokal Bontang dalam proyek-proyek pembangunan pemerintah.

4.Menuntaskan angka pengangguran yang dinilai masih tinggi di Bontang.

5.Memberikan transparansi rekrutmen 60 tenaga pendamping RT agar melibatkan seluruh RT se-Kota Bontang.

6.Mengusut anggota DPRD yang merangkap jabatan, bahkan siap melaporkan ke kepolisian dan kejaksaan.

7.Memprotes dana aspirasi DPRD yang disebut hanya Rp400 juta per anggota, sementara ketua DPRD mencapai Rp1–1,5 miliar.

8.Mengancam membuka kasus atau “dosa” sejumlah anggota DPRD ke KPK bila tak ditindaklanjuti.

9.Menyoroti pola kerja anggota DPRD yang dinilai hanya berada di Bontang 2–3 hari dalam sepekan, sisanya sering dinas luar kota. (*)