DBH Balikpapan Terancam Dipangkas, Rahmad Masud Ungkap Ada Dampak Pengurangan Dana Banjir

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat mendapat tanggapan langsung dari Walikota Balikpapan Rahmad Masud. 

Meski kabar tersebut belum tertuang secara resmi, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah menyiapkan langkah strategis agar roda pembangunan tetap berjalan.

"Pastinya ada beberapa kegiatan Balikpapan ada yang tertunda, " kata Rahmad Mas'ud kepada Tribunkaltim.co usai meninjau proyek Jembatan Beton di Kampung Atas Air Balikpapan, Senin (16/9/2025).

Rahmad Masud menyebutkan, bahwa Pemerintah Kota Balikpapan siap menghadapi apabila kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat benar-benar diberlakukan.

Namun, hingga saat ini informasi tersebut belum bersifat resmi.

Baca juga: Tertekan Isu Pemotongan DBH, DPRD Balikpapan Minta PBB Tak Naik dan Program Gratis Tetap Jalan

“Kalau itu diberlakukan pasti tidak hanya Balikpapan, tetapi semua daerah akan terdampak. Tapi dengan Menteri Keuangan yang baru ini, informasi itu tidak benar. Itu kan informasi dari Menteri Keuangan yang lama, memang ada wacana itu, tapi secara tertulis belum ada,” kata Rahmad Masud.

Kebijakan pemangkasan DBH tentu akan berdampak pada seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya Balikpapan, tetapi semua daerah.

Pemokot Kota Balikpapan akan memprioritaskan program utama bagi masyarakat. Diantaranya, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan penanganan banjir.

“Kalau pun terjadi pemangkasan anggaran, yang penting program prioritas kami tetap jalan. Terutama pendidikan dan kesehatan. BPJS Kesehatan gratis tetap menjadi prioritas kami,” tegas Rahmad Masud.

 “Nanti kita dilihat dulu, apa yang tidak menjadi prioritas itu yang dikurangi,” lanjutnya.

Baca juga: Rencana Pemangkasan DBH 50-70 Persen, Balikpapan Prioritaskan Program Pelayanan Publik

Terkait isu penanganan banjir, Rahmad Masud memastikan program tersebut juga tidak akan terhenti.

“Kalau banjir? Itu kan masuk program prioritas. Artinya ada dampak pengurangan, tapi tidak signifikan,” ungkpnya.

Balikpapan sendiri memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi sehingga lebih siap menghadapi kemungkinan pemotongan DBH.

Pada 2025, PAD ditargetkan mencapai Rp1,350 triliun. Sementara untuk tahun 2026, target PAD ditingkatkan menjadi Rp1,558 triliun.

Dengan target PAD yang terus meningkat, Pemkot optimistis pembangunan daerah tetap berjalan meski menghadapi dinamika kebijakan dari pusat. Rahmad menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi fokus utama.

“Yang penting kebutuhan dasar masyarakat tetap kita jaga. Pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir itu harus tetap berjalan,” pungkasnya. (*)