Tertekan Isu Pemotongan DBH, DPRD Balikpapan Minta PBB Tak Naik dan Program Gratis Tetap Jalan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menegaskan kesiapan menghadapi isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer dari pemerintah pusat. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebut kondisi tersebut membuat Kota Minyak dituntut lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah.

Meski kebijakan pemotongan belum dipastikan, Alwi optimistis Balikpapan tidak terlalu terbebani dibandingkan daerah lain. Hal ini lantaran Balikpapan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong tinggi.

Demikian karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

Pada tahun ini, PAD ditargetkan mencapai Rp1,350 triliun, dan untuk tahun 2026 ditargetkan naik menjadi Rp1,558 triliun.

Sebagai pembanding, Alwi menyinggung Kabupaten Berau yang memiliki APBD sekitar Rp6 triliun, namun 90 persen masih bergantung pada DBH dan transfer pusat.

Baca juga: Simpang Siur Pemotongan DBH, DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemkot Putuskan Datangi Kemenkeu

Menurutnya, jika pemangkasan terjadi, daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana pusat akan merasakan dampak lebih berat dibanding Balikpapan.

"Kalau terjadi pemotongan, yang paling terasa berdampak itu daerah-daerah seperti itu," ulasnya, Senin (15/9/2025). 

Namun demikian, Alwi mengakui Balikpapan tetap tidak lepas dari tekanan. Sejumlah pekerjaan yang sudah direncanakan terpaksa dibatalkan atau batal dilelang akibat keterbatasan anggaran.

Meski begitu, ia memastikan bahwa program-program yang langsung menyentuh masyarakat harus tetap dijalankan dan tidak boleh disentuh pemangkasan.

"Saya belum cek detailnya apa saja (pekerjaan yang dibatalkan). Nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Sekda sebagai Ketua Tim TAPD," imbuh Alwi. 

Baca juga: Harapan Kepala Daerah di Kaltim pada Menkeu Purbaya yang Gantikan Sri Mulyani, tak Pangkas DBH

Alwi menegaskan, program prioritas seperti seragam sekolah gratis dan BPJS gratis dari Wali Kota Balikpapan wajib diteruskan demi kepentingan warga.

Ia juga meminta agar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dinaikkan terlebih dahulu, sebab kebijakan tersebut berpotensi membebani masyarakat.

"Termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), saya juga minta kepada BPPDRD jangan dinaikkan dulu karena akan berdampak kepada masyarakat. Kita harus memperhatikan masyarakat," tutup Alwi. 

Dengan kondisi ini, DPRD Balikpapan menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang efisien dan berpihak pada masyarakat, agar keberlangsungan pembangunan tetap berjalan meski menghadapi ancaman pemangkasan dana pusat. (*)