Akhiri Pola Berhenti Sembarangan, Dishub Samarinda Luncurkan Bus Kota dengan Sistem di Halte Resmi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Harapan baru untuk transportasi umum di Samarinda, Kalimantan Timur, mulai menemukan titik terang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan pihaknya optimis rencana pengoperasian bus kota dapat segera terwujud setelah melewati kajian teknis yang matang.

“Untuk transportasi darat yakni bus secara teknis kita optimis bisa jalankan. Tinggal berdoa saja semoga terealisasi anggaran ini dalam waktu dekat sehingga masyarakat bisa terlayani,” ungkap Manalu.

Ia menjelaskan, hasil kajian Dishub Samarinda telah merumuskan tujuh trayek utama dan enam trayek feeder.

Baca juga: Dishub Samarinda Siapkan Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Abul Hasan Bakal Jadi Satu Arah

Pusat pemberangkatan ditetapkan di kawasan Teras Samarinda Tahap Dua yang kini tengah didesain ulang dari area parkir menjadi halte utama.

“Rencananya satu halte ada dua trayek. Jadi ada sisi kanan-kiri, ada 1A, 1B, serta 2A dan 2B. Posisinya pas di Dermaga Mahakam Ilir,” jelasnya.

Jika sebelumnya masyarakat terbiasa mengandalkan angkutan kota (angkot) yang berhenti sembarangan di pinggir jalan, pola itu dipastikan berubah total.

Dishub menyiapkan sistem bus kota dengan jalur yang lebih tertata, halte khusus, serta integrasi dengan jalur pedestrian agar arus penumpang lebih tertib.

Baca juga: Dukungan dan Kritik untuk Fabio Lefundes dari Keluarga hingga Fans Borneo FC

“Saat ini kan modelnya di mana ada penumpang maka langsung berhenti. Nanti tidak lagi begitu. Jadi bus hanya berhenti di halte resmi yang terkoneksi dengan trotoar.

"Masyarakat tidak bisa sembarangan memberhentikan bus, baik untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang,” tegas Manalu.

Lebih lanjut, ia menyebut keberadaan angkot konvensional sudah lama tidak lagi memenuhi standar kelayakan.

Kondisi armada yang tidak layak jalan membuatnya tak bisa lagi dikategorikan sebagai transportasi publik yang aman dan nyaman.

Baca juga: Oknum Dosen Polnes Samarinda Diduga Asusila ke Mahasiswi, Kini Telah Turun Jabatan

Rencana ini diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan transportasi massal di Samarinda, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi maupun layanan transportasi daring yang dinilai lebih mahal secara biaya harian.

“Untuk keberadaan angkot yang ada saat ini secara teknis itu sudah tidak layak jalan dan tidak bisa lagi dikategorikan transportasi yang aman dan nyaman.

"Makanya kita berharap nanti pemerintah hadir untuk penyediaan angkutan umum ini,” pungkasnya. (*)