Minggu, 26 April 2026

Berita Kukar Terkini

Mahasiswa Tagih Komitmen Pencairan Beasiswa Idaman yang Tertunda hingga ke DPRD Kukar

Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) tagih komitmen pencairan Beasiswa Kukar Idaman yang tertunda hingga ke DPRD Kukar.

TRIBUNKALTIM.CO/PATRICK VALLERY SIANTURI
BEASISWA KUKAR IDAMAN - Suasana audiensi mahasiswa bersama anggota dprd kukar yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD Kukar, Selasa (23/9/2025). Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) tagih komitmen pencairan Beasiswa Kukar Idaman yang tertunda hingga ke DPRD Kukar. (TRIBUNKALTIM.CO/PATRICK VALLERY SIANTURI) 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) kembali mendatangi Kantor DPRD Kukar, Selasa (23/9/2025). 

Mahasiswa tersebut menagih komitmen pencairan Beasiswa Kukar Idaman yang tertunda hingga ke DPRD Kukar.

Kali ini, mereka beraudiensi langsung dengan pimpinan dan anggota dewan.

Mereka menyoroti lambannya pencairan beasiswa yang selama ini masih tertunda.

Hal itu dilakukan mahasiswa hanya berselang sehari setelah beraudiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin.

Apalagi kalau bukan menagih kepastian sisa pembayaran Beasiswa Kukar Idaman 2025.

Baca juga: BEM Unikarta Desak Percepatan Pencairan Beasiswa Kukar Idaman, Ancam Aksi Jika tak Ada Kejelasan

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menerima audiensi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) untuk membahas tindak lanjut program beasiswa Kukar Idaman. 

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD Kukar, Selasa (23/9/2025).

Dalam pertemuan itu, Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD Kukar tidak menghambat proses pencairan beasiswa.

Menurutnya, keterlambatan bukan berasal dari Dewan, melainkan karena anggaran baru dimasukkan dalam APBD-P bulan ini.

“Kami sambut baik kedatangan mahasiswa ini. Tapi bukan berarti APBD-P lambat sehingga dikatakan yang menghambat beasiswa itu adalah DPRD. Kenapa lambat, karena baru dimasukkan. Dan dari awal Agustus seharusnya dimasukkan KUA-PPAS, tapi baru September ini dimasukkan. Tentu DPRD Kukar ini butuh waktu meneliti, mengkoordinasi, dan memperbaiki. Kami tidak ada menghambat, apalagi menghalangi, karena pada intinya APBD ini untuk rakyat dan kami pastikan semua mengalir ke mereka,” jelasnya.

Ahmad Yani menambahkan, semula beasiswa ini direncanakan masuk APBD murni, namun alokasi anggaran tidak mencakup seluruh kebutuhan mahasiswa sehingga perlu diakomodir melalui APBD-P.

“Dari perencanaan anggaran kemarin ada ketidaksesuaian, sehingga perlu diperbaiki. Tapi tidak apa-apa, kita tetap akomodir selama untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Mahasiswa Unikarta Audiensi dengan Pemkab Kukar, Minta Kepastian Pembayaran Beasiswa Kukar Idaman

Terkait tambahan anggaran beasiswa pada tahun berikutnya, Ahmad Yani menegaskan DPRD Kukar siap menyesuaikan jika dibutuhkan.

“Bisa saja ditambahkan agar mahasiswa yang ketinggalan tetap bisa menerima. Daripada asas manfaatnya kurang, lebih baik kita pastikan mereka mendapatkan haknya. Karena mahasiswa ini agen perubahan, mereka harus dibantu. Kukar akan berkembang kalau SDM-nya maju,” pungkasnya.

Baca juga: Akhirnya Beasiswa Kukar Idaman Rp 5 Juta Batal Dipangkas, Rendi Solihin Langsung Hadapi Pendemo

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved