Asisten II Pemprov Kaltim Akui Draf APBD- P Lambat Diserahkan ke DPRD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad tidak membantah, bahwa rancangan APBD Perubahan terlambat disampaikan dan dampaknya membuat dewan tidak dapat membedah setiap komponen anggaran.

Hal ini disampaikan untuk menjawab sorotan Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PKS, PAN–NasDem hingga Demokrat–PPP di DPRD Kaltim.

Fraksi menyoroti mulai persoalan disiplin administrasi, moratorium bantuan keuangan (bankeu) dalam APBD Perubahan, pengelolaan aset, penyesuaian anggaran, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), pendapatan asli daerah (PAD), hingga dana Transfer ke Daerah (TKD) yang akan dipotong.

“Pemprov perlu menyesuaikan nota keuangan yang disusun dengan instruksi efisiensi anggaran dari pusat dimana ada Inpres nomor 1 tahun 2025. Pemerintah memastikan neraca tetap seimbang. Penyusunan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Ujang. 

Masalah bankeu di APBD Perubahan, DPRD sejatinya ingin sudah mendesak agar keputusan ini dicabut, mengingat empat tahun terakhir, pos anggaran ini hanya muncul di APBD Murni. 

Baca juga: DPRD Kaltim Ekti Imanuel Tekankan Sinergi Pembangunan Pasca Pelantikan Bupati dan Wabup Mahulu

“Kita juga akan mengevaluasi agar siklus penyusunan dan pembahasan bisa lebih tepat waktu,” sebutnya.

Silpa yang sering berulang di tiap tahunnya juga diterangkan pihak Pemprov, serta adanya sorotan terkait pengelolaan aset daerah.

“Kita akan mengevaluasi juga terkait Silpa, terkait aset kerja sama dengan sejumlah pihak ketiga juga akan ditinjau, dan siap negosiasi ulang kerjasama yang berjalan,” tegasnya.

Mengenai menjaga target pendapatan daerah agar tidak turun, Ujang menekankan pemerintah menyiapkan berbagai skema agar ada peningkatan.

Diantaranya, menggali potensi pendapatan baru.

Penguatan akurasi data lewat digitalisasi, serta sistem perizinan terintegrasi, hingga mengoptimalkan kerja BUMD agar meraup keuntungan.

Hal ini menjadi upaya Pemprov dalam menutup celah fiskal yang ada.

“Lewat beragam langkah ini, pemerintah optimis pendapatan tumbuh berkelanjutan,” terangnya.

Terkait dana TKD, diakui Ujang bahwa Pemprov melalui Gubernur telah berkomunikasi agar pemerintah pusat memperhatikan bahwa pelayanan dasar masyarakat agar menjadi pertimbangan sebelum memangkas dana dari pusat.

Selain itu, Pemprov juga berupaya untuk memperjuangkan pembayaran kurang salur serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan guna meraih insentif fiskal.