DPRD PPU Sahkan Perubahan APBD 2025, Pendapatan Daerah Alami Penurunan

Pemkab Sebut Perubahan APBD sebagai Instrumen Percepatan

Bupati PPU Mudyat Noor menyatakan bahwa perubahan APBD ini, tidak hanya berfungsi sebagai penyesuaian angka, tetapi juga sebagai instrumen percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan layanan publik.

"Ini adalah instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik. Perubahan ini disusun dengan mempertimbangkan stabilitas keuangan daerah dan pencapaian target pembangunan secara bertahap," ungkapnya.

Namun pernyataan tersebut belum disertai data atau rencana teknis, mengenai bagaimana akselerasi itu akan dicapai, di tengah penurunan pendapatan yang cukup besar.

Dari dokumen ringkasan yang tersedia, juga belum terlihat upaya konkret yang ditujukan, untuk mengamankan program strategis daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, atau meningkatkan efisiensi belanja.

Perlu Pengawasan Terhadap Realisasi

Dengan disahkannya Perubahan APBD 2025, perhatian berikutnya tertuju pada realisasi anggaran, dalam tiga bulan tersisa di tahun berjalan.

Belum diketahui juga, apakah pemerintah daerah akan mengajukan pergeseran anggaran lanjutan, atau melakukan rasionalisasi program.

Keterbukaan informasi mengenai perubahan komposisi belanja dan capaian program strategis juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat PPU merupakan salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang tengah menjalani banyak tekanan pembangunan. (*)