10 Anak di Kukar Diduga jadi Korban Kekerasan Asusila, LBH JKN Kawal hingga Tuntas

LBH JKN menilai kasus ini merupakan kondisi darurat perlindungan anak.

Tidak hanya soal hukum, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan psikologis korban. Padahal, hak-hak anak sudah jelas dijamin dalam undang-undang.

“Kami akan terus mengawal proses hukum dari awal hingga akhir untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum ditegakkan,” tegasnya.

LBH JKN juga mendesak Dinas Pendidikan Kukar untuk lebih aktif dalam pengawasan serta pendampingan terhadap siswa.

Selain itu, Pemkab Kukar diminta menyediakan layanan psikologis, biaya pemulihan, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan bagi para korban.

“Fokus kami adalah memastikan anak-anak korban dapat kembali bersekolah, pulih dari trauma, dan meraih masa depan yang lebih baik. LBH JKN berkomitmen mendampingi mereka sampai proses hukum tuntas,” pungkas Wijianto.

(*)