Wabup Rendi Solihin Ingatkan Kukar Tak Bisa Terus Bergantung pada DBH

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menegaskan pentingnya daerah segera mengurangi ketergantungan pada anggaram Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi fiskal Kutai Kartanegara di tahun 2025 akan menghadapi tantangan berat akibat turunnya penerimaan dari pusat, berupa dana transfer ke daerah.

“Yang biasanya uang di Kutai Kartanegara berputar lebih dari Rp10 triliun, tahun depan kita harus menghadapi Rp5 triliun saja.

Pastinya akan ada setengah yang hilang, dan begitu juga dengan pendapatan perekonomian dan inflasi pasti semua beriringan berjalan, karena itu rumus dari ekonomi,” ujar Rendi Solihin, Rabu (1/10/2025).

Tantangan Fiskal 2025

Dalam APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah Kutai Kartanegara diproyeksikan turun dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,18 triliun.

Baca juga: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri: 10 Kepala Daerah di Kaltim akan Datangi Kemenkeu Perjuangkan DBH

Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bertahan di angka Rp953 miliar.

Seiring itu, belanja daerah juga disesuaikan dari Rp12 triliun menjadi Rp11,35 triliun.

Sedangkan pembiayaan netto ikut berkurang dari Rp500 miliar menjadi Rp165,9 miliar yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.

Rendi Solihin menekankan, situasi ini harus dimanfaatkan pemerintah daerah dan DPRD untuk berbenah serta memperkuat sumber PAD.

Baca juga: Kepala Daerah di Kaltim Kompak Minta Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pemotongan DBH

Ia berharap muncul ide-ide segar dari legislatif maupun eksekutif untuk menggali potensi daerah secara maksimal.

“Kami sangat setuju, artinya potensi Kutai Kartanegara harus digali. Bukan yang sudah existing saja, tapi juga ide-ide cemerlang yang baru, yang fresh. Itu yang kita harapkan juga datang dari teman-teman DPRD,” tambahnya.

DPRD Dorong Kemandirian Daerah

Anggota DPRD Kukar Fraksi Golkar, Johansyah, juga menyoroti ketergantungan Kutai Kartanegara terhadap DBH yang masih sangat tinggi, yakni mencapai 60–70 persen dari total pendapatan daerah.

Sementara kontribusi PAD hanya sekitar 20 persen.

Baca juga: Dana Transfer ke Daerah di Pangkas, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Akan Prioritaskan 3 Sektor