Daftar 5 Proyek MYC IKN Nusantara Selain Istana Wapres yang Dikebut Kementerian PU Era Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut daftar 5 proyek MYC pembangunan IKN Nusantara Selain Istana Wapres yang dikebut Kementerian Pekerjaan Umum (PU) era Presiden Prabowo.

Ya, Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi sekadar wacana pembangunan.

Usai dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Fokus kini tertuju pada progres infrastruktur krusial, terutama gedung-gedung pemerintahan vital seperti Istana Wakil Presiden (Wapres). 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doy Hanggodo mengakui bahwa penyelesaian proyek-proyek vital ini, termasuk Istana Wapres, masih menjadi "pekerjaan rumah" (PR) yang harus diselesaikan di bawah skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract atau MYC). 

Baca juga: Satgas Perang Lawan Mafia Tambang Ilegal di IKN: Pengejaran, Jejak dan Invasi Hutan Konservasi

Untuk itu Dody memastikan komitmen pemerintah untuk menuntaskan seluruh proyek MYC di IKN. 

"Proyek-proyek ini adalah urat nadi yang akan menentukan apakah IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tenggat waktu yang ditetapkan," ujar Dody, Jumat (3/10/2025). 

Selain Istana Wapres, proyek-proyek MYC IKN yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi:

1. Jalan Tol IKN (termasuk 10 ruas konektivitas utama), 

2. Kantor Kementerian Koordinator, 

3. Masjid Negara IKN, 

4. Jalan Sumbu Kebangsaan, 

5. Immersed Tunnel (Terowongan Bawah Laut) Sungai Sepaku. 

Meskipun tanggal pasti penyelesaian Istana Wapres tidak disebutkan, fokus Kementerian PU pada proyek MYC mengindikasikan bahwa target serah terima gedung-gedung pemerintahan utama ini harus rampung dalam waktu dekat, sejalan dengan ambisi politik di tahun 2028. 

Selain itu, salah satu pilar utama kesiapan IKN adalah konektivitas. Kementerian PU sedang membangun 10 ruas konektivitas IKN. 

Termasuk Tol IKN Seksi 1 hingga Seksi 6, serta Immersed Tunnel Sungai Sepaku, yang semuanya dirancang untuk menghubungkan IKN dengan Balikpapan dan Samarinda secara cepat.

Baca juga: Beda Dinamika Ekonomi di 2 Daerah Penyangga IKN Kaltim, Balikpapan Deflasi dan PPU Inflasi

Komitmen Prabowo 

Komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan IKN ibu kota politik pada 2028 tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Dokumen ini secara rinci memaparkan target kuantitatif yang harus dicapai dalam tiga tahun ke depan, yang terbagi menjadi dua fokus utama: pembangunan fisik dan pemindahan pemerintahan. 

Ada pun target kuantitatif kesiapan IKN Tahun 2028:

Luas Area Terbangun (KIPP dan sekitar): 800–850 hektar

Persentase Pembangunan Gedung & Perkantoran: 20 persen

Persentase Pembangunan Hunian Layak & Terjangkau: 50 persen

Cakupan Sarana Prasarana Dasar Kawasan: 50 persen

Indeks Aksesibilitas & Konektivitas: 0,74

Jumlah ASN yang Dipindah/Ditugaskan: 1.700–4.100 orang

Cakupan Layanan Kota Cerdas (Smart City): 25 persen

Baca juga: 5 Fakta Temuan Aktivitas Tambang Batu Bara Ilegal di Area IKN, 7 Truk Diamankan, Hutan Lindung Rusak

Menyelesaikan Ekosistem Politik dan Hukum

Untuk mencapai target 2028, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, telah ditugaskan untuk fokus menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif (kantor dan huniannya). 

Target penyelesaian untuk kedua ekosistem pendukung ini ditetapkan pada tahun 2027. 

Ini menunjukkan bahwa kesiapan IKN tidak hanya diukur dari selesainya Istana Presiden atau Istana Wpres saja, melainkan dari berfungsinya seluruh roda politik dan hukum negara. 

Dengan demikian, rampungnya Istana Wapres dan infrastruktur MYC lainnya adalah prasyarat vital yang menentukan apakah IKN akan benar-benar dapat menyambut status barunya sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri PU Jamin Istana Wapres di IKN Tuntas Dikerjakan, Konstruksi Dikebut"