Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud Usai Bertemu Menkeu Purbaya Perjuangkan Dana Bagi Hasil

Tayang: Rabu, 8 Oktober 2025 12:22 WITA

Penulis: Raynaldi Paskalis | Editor: Amalia Husnul A

Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud Usai Bertemu Menkeu Purbaya Perjuangkan Dana Bagi Hasil

HO/Adpimprovkaltim

KALTIM PERJUANGKAN DBH - Pertemuan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dengan para Gubernur dari berbagai daerah di Indonesia yang memprotes pemangkasan dana transfer ke daerah di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025). Tampak Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dengan batik kuning bersama para Gubernur seluruh Indonesia lainnya. Simak daftar 18 Gubernur dari seluruh Indonesia yang memprotes pemangkasan dana TKD. (HO/Adpimprovkaltim)

TRIBUNKALTIM.CO - Selasa (7/10/2025) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud bersama Gubernur se-Indonesia lainnya temui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Kabar terkait pemangkasan dana transfer ke daerah dan DBH menjadi perhatian kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Masud.

Dalam pertemuan dengan Menkeu, Purbaya tersebut, Gubernur Rudy Masud memperjuangkan anggaran DBH mengingat Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam.

Usai pertemuan dengan Menkeu, Gubernur Kaltim Rudy Masud menyampaikan optimisme.

Dalam keterangan resminya, Selasa (7/10/2025), Gubernur Kaltim Rudy Masud mengatakan, "Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data.

Insya Allah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan."

Sebelumnya, Senin (6/10/2025), orang nomor satu di Kaltim itu menyatakan dalam agenda briefing di Kantor Inspektorat Kaltim, ia akan memperjuangkan anggaran yang dipangkas oleh pusat di hadapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Rudy Masud mengungkapkan, DBH Kaltim pada tahun-tahun sebelumnya berkisar antara Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.

Namun, tahun ini turun drastis menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Ia menilai daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar.

"Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, hampir seluruh gubernur menyampaikan keluhan serupa. Penurunan DBH dinilai dapat menghambat proyek-proyek pembangunan di daerah.

Pertemuan tersebut difokuskan untuk mencari solusi dan menyamakan persepsi terkait kebijakan anggaran.

"Program kerja kita sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, keberhasilan pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan nasional," katanya.