Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Daftar Pernyataan Gubernur termasuk Rudy Mas'ud Usai Temui Menkeu Protes Pemangkasan TKD

Daftar pernyataan Gubernur, Bobby Nasution, Sherly Tjoanda hingga Rudy Mas'ud usai temui Menkeu Purbaya protes pemangkasan dana TKD

Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Amalia Husnul A
TribunKaltim.co-Raynaldi Paskalis/Tribunnews.com-Nitis/Instagram bobbynst/humasjatengprov.go.id
PEMANGKASAN DANA TKD - Dari kiri ke kanan: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf; Gubernur Sumut, Bobby Nasution; Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda. Daftar pernyataan Gubernur, Bobby Nasution, Sherly Tjoanda hingga Rudy Mas'ud usai temui Menkeu Purbaya protes pemangkasan dana TKD. (TribunKaltim.co-Raynaldi Paskalis/Tribunnews.com-Nitis/Instagram bobbynst/humasjatengprov.go.id) 

TRIBUNKALTIM.CO - Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana transfer ke daerah (TKD) diproter sejumlah Gubernur dari seluruh Indonesia.

Sejumlah Gubernur termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Masud menggeruduk kantor Menkeu Purbaya untuk mempertanyakan pemangkasan dana TKD, Selasa (7/10/2025). 

Menkeu kemudian menggelar pertemuan dengan 18 Gubernur yang memprotes pemangkasan dana TKD di mana Purbaya menerima keluhan para kepala daerah.

Setelah pertemuan dengan para Gubernur, Purbaya mengaku paham atas adanya keluhan terkait pemotongan TKD 2026 mendatang.

Baca juga: Rincian Transfer Pusat ke Kaltim 2025 dan Rencana Penerimaan 2026, Pemprov Kalkulasi Ulang Anggaran

Bahkan, dia turut mengakui porsi pemotongan TKD tahun depan begitu besar.

Namun, Purbaya mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan gubernur untuk tidak memotong TKD.

Pasalnya, sambung Purbaya, ekonomi beberapa waktu ke belakang tengah mengalami perlambatan dan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau dia (para gubernur) minta semuanya (TKD) ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan hitung kemampuan APBN seperti apa."

"Apalagi ini sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, naik turun tapi cenderung turun terus. Jadi kalau diminta (TKD tak dipotong) sekarang, pasti saya enggak bisa," tuturnya.

Hanya saja, Purbaya berjanji akan menambah TKD pada tahun depan jika turut diikuti peningkatan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Purbaya juga mewanti-wanti kepada para kepala daerah untuk memperbaiki alokasi anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat.

Dia mengatakan pemerintah pusat memiliki kesan tidak suka dengan pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran.

"Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya.

Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi," ujarnya.

Lalu bagaimana respons dari para gubernur tersebut? Berikut ulasannya

Gubernur Aceh Tolak TKD Dipotong, Jadi Beban

Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved