Pemprov Kaltim dan YKAN Perkuat Kapasitas Daerah untuk Implementasi Proyek Karbon Biru 

"Wilayah pesisir dan laut di Provinsi Kaimantan Timur, terutama KKP3K-KDPS adalah aset luar biasa. Bukan hanya kebanggaan masyarakat Berau, tetapi juga simbol komitmen Pemprov Kalimantan Timur dalam menjaga kekayaan alamnya. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk YKAN, kami tengah mengembangkan skema pendanaan berkelanjutan melalui retribusi layanan dan perdagangan karbon biru," terang Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.

Baca juga: Jangan Jual Murah Karbon Biru Kaltim, Wagub: Hasil Perdagangan Harus Kembali untuk Kemakmuran Warga

Sri Wahyuni menambahkan, pengalaman Kaltim dalam program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) menjadi bekal penting untuk mengembangkan perdagangan karbon biru.

"Kami menyadari, membangun sistem perdagangan karbon biru bukan hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tapi dengan kolaborasi dan komitmen, kami yakin Provinsi Kalimantan Timur bisa menjadi pelopor," imbuhnya.

Senada, Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengakselerasi implementasi karbon biru di daerah.

"Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, tapi investasi jangka panjang bagi masa depan pengelolaan pesisir kita. Kami ingin memastikan bahwa setiap unsur di daerah, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat memahami konsep dan mekanisme karbon biru secara utuh," jelasnya.

Saat ini DKP Kaltim telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kesiapan daerah, termasuk pengembangan sistem data ekosistem pesisir, integrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional. 

Sinergi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan

Pelatihan ini didukung dan diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, berbagai dinas dan lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dewan Daerah Perubahan Iklim, Dinas Pariwisata, Bappeda, serta perguruan tinggi dan kelompok masyarakat, termasuk pengelola mangrove tingkat desa.

Para peserta mendapatkan pembekalan langsung dari para ahli di bidang karbon biru.

Salah satu peserta pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, Rabiah Tul Handawiah, mengaku pelatihan ini membuka perspektif baru dalam memahami hubungan antara konservasi dan ekonomi biru.

"Selama ini kami lebih banyak bekerja di sisi kebijakan lingkungan, tapi pelatihan ini membuat kami memahami aspek teknis dan ekonomi dari karbon biru. Sekarang kami bisa melihat bagaimana mangrove dan lamun bukan hanya penyerap karbon, tetapi juga aset yang bisa mendukung pembangunan daerah," ujarnya.

Baca juga: Kampung Suaran di Berau Kaltim Gelontorkan Rp 150 Juta Dana Karbon untuk Petambak Udang Windu

Peserta lain akademisi dari Universitas Mulawarman, Dewi Embong Bulan, menilai pelatihan ini memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

"Ilmu yang kami dapatkan di sini sangat aplikatif. Kami berharap universitas bisa ikut berperan dalam riset dan monitoring karbon biru. Ini momentum bagus untuk mempertemukan pengetahuan akademik dan kebijakan publik," katanya.

Sementara itu Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan, menegaskan pentingnya literasi karbon biru di tingkat daerah.

"Kalimantan Timur punya potensi besar, tapi juga butuh pengetahuan yang kuat untuk mengelolanya. Pelatihan ini penting,agar para pemangku kepentingan memahami seluk-beluk mekanisme karbon biru, mulai dari perencanaan hingga implementasi, agar proyek-proyek yang lahir nanti kredibel, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.