POPULER KALTIM: Rudy Mas'ud Temui Menkeu, Harga Telur di Balikpapan Naik, Penipuan Oknum ASN Bontang

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah artikel menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir di Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari Gubernur Kaltim, Rudy Masud yang menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kenaikan harga telur di Balikpapan hingga penipuan oknum ASN di Bontang.

Gubernur Kaltim, Rudy Masud bersama para Gubernur dari seluruh Indonesia menemui Menkeu Purbaya untuk memperjuangkan dana transfer ke daerah termasuk Dana Bagi Hasil atau DBH agar tak dipotong.

Sementara itu, kenaikan harga telur mulai terjadi di Kota Balikpapan, kota terbesar kedua setelah Samarinda, ibukota Provinsi Kaltim.

Selanjutnya ada juga penipuan yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Pemkot).

Baca juga: Seno Aji Tetap Pegang Janji, Gratis Pol dan Jospol Jadi Prioritas Meski TKD Kaltim Anjlok

Berikut daftar lengkap berita-berita populer Kaltim dalam 24 jam terakhir:

1. Gubernur Kaltim, Rudy Masud Temui Menkeu Purbaya

Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat 18 Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).

Termasuk dalam daftar 18 Gubernur seluruh Indonesia yang memprotes kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud.

Dari pantauan di Kemenkeu, Gubernur Kaltim Rudy Masud dan sejumlah Gubernur lainnya termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution; Gubernur Aceh, Muzakir Manaf hingga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB.

Sementara Menkeu Purbaya terlihat tiba di kantornya sekitar pukul 09.14 usai bertemu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk membahas anggaran TKD yang diprotes oleh para Gubernur seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju dengan pemotongan TKD yang dilakukan Kementerian Keuangan.

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen , itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly, Selasa (7/10/2025).

Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen pada 2026. 

Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.

"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," katanya.