Komisi IV DPRD Kaltim Kawal Sektor Pendidikan dan Kesehatan di APBD 2026

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim ‘pasang badan’ kawal sektor pendidikan dan kesehatan di APBD 2026.

Efisiensi anggaran daerah yang belakangan terus dibahas di Kalimantan Timur (Kaltim) kerena pemotongan dana transfer langsung ditanggapi cepat oleh DPRD Kaltim.

Terutama sektor pendidikan dan kesehatan, guru dan tenaga kesehatan (nakes), yang mesti diperjuangkan.

Baca juga: Borneo FC Samarinda Berhasil Tundukkan Persik Kediri 2-0 di Stadion Segiri

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi memastikan tunjangan dan insentif mereka tidak akan diganggu dalam rencana efisiensi APBD 2026.

"Sejak isu efisiensi anggaran muncul, kami di DPRD sudah membangun kesepahaman dengan Pemprov agar sektor pendidikan dan kesehatan tidak mengalami pemangkasan," tegas Darlis, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Darlis, efisiensi oleh pusat bukan berarti memotong kebutuhan dasar masyarakat, melainkan mengubah pola kegiatan agar lebih efektif dan produktif.

Ia menjelaskan, jika ada pemangkasan, sifatnya hanya kualitatif atau pergeseran anggaran di internal dinas, bukan pengurangan jatah.

Komitmen ini telah disepakati bersama dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. 

Prinsipnya jelas kata politikus PAN ini, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat harus tetap 'kebal' dari gunting anggaran.

"Yang bisa dipangkas itu kegiatan seremonial atau proyek yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tapi kalau sudah menyangkut insentif dan honor guru, itu tidak akan kita ganggu," ungkapn Darlis.

Meskipun pembahasan detail APBD 2026 baru akan dimulai, DPRD Kaltim memastikan akan pasang badan dan konsisten mengawal komitmen tersebut.

"Kita akan lihat nanti di batang tubuh APBD 2026. Tapi kami akan kawal supaya pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas utama," tandas Darlis. (*)