WFH Samarinda Capai Kepatuhan 99 Persen, Hemat BBM dan Turunkan Emisi

Ringkasan Berita:

• Kepatuhan ASN Samarinda dalam WFH mencapai 99 persen.
• Efisiensi energi terlihat dari penghematan BBM, listrik, dan penurunan emisi.
• Pemkot akan memperketat evaluasi dan memastikan kinerja tetap optimal.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Memasuki pekan kedua pelaksanaan WFH, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hampir menyentuh angka sempurna. 

Di saat yang sama, dampak efisiensi energi mulai terlihat lebih konkret dan terukur melalui sistem dashboard monitoring.

Walikota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa evaluasi terbaru menunjukkan capaian positif baik dari sisi disiplin pegawai maupun efektivitas kebijakan.

“Saya lihat dari seluruh perjalanan sejak kita menerapkan atau memakai dashboard monitoring terhadap dampak atas pelaksanaan WFH untuk penghematan BBM, listrik, pengurangan emisi, dan dampak perubahan perilaku pegawai terhadap cara bekerja yang baru di antaranya melalui platform digital,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan, selain efisiensi energi, indikator utama yang diukur juga mencakup produktivitas ASN melalui kewajiban laporan harian meski bekerja dari rumah.

Baca juga: Viral! Detik-detik Evakuasi Ular Piton Besar di Samarinda, Sembunyi di Bawah Kios Buah

“Evaluasi kita dari minggu lalu dan kita dapatkan 99 persen sudah sesuai dengan target dan harapan,” katanya.

Temuan dan Evaluasi Kepatuhan

Meski demikian, masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang menjadi perhatian lantaran belum sepenuhnya patuh terhadap skema WFH.

Ia juga menjelaskan adanya temuan di mana seluruh pegawai non-struktural dalam satu OPD terindikasi menjalankan WFH secara penuh, yang justru perlu diverifikasi ulang.

“Kita akan cek lagi apakah mereka WFH semua karena kurang paham atau memang faktor disengaja,” ujarnya.

Selain itu, terdapat pula perangkat daerah yang tingkat kepatuhannya belum optimal.

Baca juga: Cara Daftar Seleksi Mandiri Politeknik Pertanian Negeri Samarinda 2026 dan Biaya Kuliah

Pemkot juga menyoroti OPD yang belum terintegrasi dengan sistem sama sekali seperti Sekretariat DPRD Samarinda.

“Masih nol, di sini artinya dia belum instal di sistem ini,” tegasnya.

Untuk itu, Andi Harun telah menginstruksikan Asisten III, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Bagian Organisasi untuk melakukan pengecekan langsung kepada pimpinan perangkat daerah terkait.

“Semua hari ini seperti Dinas Perikanan, Dinas DP2PA, dan Sekretaris Dewan akan dipanggil untuk mengecek semua ini,” ujarnya.

Ia berharap ketidaksesuaian tersebut lebih disebabkan oleh faktor teknis atau kurangnya pemahaman, bukan unsur kesengajaan.

Baca juga: Pasca Demo 214 Polresta Samarinda Amankan 3 Orang, Indikasi Provokasi hingga Percobaan Pencurian