Transfer ke Daerah Dipangkas, Dinas PUPR Samarinda Susun Prioritas, Proyek Drainase Dibawa ke Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggaran transfer ke daerah (TKD) dipangkas hampir 50 persen bakal berdampak pada sektor pembangunan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, mengungkapkan dampak pemangkasan TKD, anggaran untuk tahun 2026 diperkirakan turun tajam dari Rp2,3 miliar menjadi Rp1,2 miliar. 

Adanya pemangkasan TKD, Dinas PUPR Samarinda tengah menyusun ulang program prioritas, sementara untuk proyek peningkatan drainase tengah dicoba untuk diusulkan agar diambil alih Pusat. 

Meskipun belum dibahas secara detail bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Dinas PUPR Samarinda memastikan penyesuaian akan dilakukan dengan menyusun prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Baca juga: Dana Transfer Samarinda Dipotong Rp1,4 Triliun, Andi Harun: Kami tak Akan Buang Energi Buat Mengeluh

“Secara umum sebetulnya baru sampai di usulan. Kami hanya menyampaikan usulan kegiatan 2026 dan kami baru menyusun berdasarkan prioritas. Kalau dipotongnya di mana, ya dipotongnya di situ,” jelas Desy.

Desy menegaskan, PUPR belum mengetahui program mana yang akan dikurangi karena proses penyusunan anggaran masih berlangsung. 

Namun yang pasti, pemotongan hampir setengah anggaran menjadi sinyal bahwa setiap program harus diseleksi lebih ketat dan diarahkan pada kebutuhan mendasar.

“Potongannya berarti setengahnya. Yang dipotong yang mana kami tidak tahu karena kami baru mengusulkan,” katanya.

Walikota Samarinda Usulkan ke Pusat

Sebelumnya, untuk memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan, Walikota Samarinda Andi Harun bahkan telah mengambil langkah proaktif dengan melakukan pendekatan langsung ke kementerian di Jakarta  

Melalui upaya diplomasi fiskal tersebut, Pemkot Samarinda berharap sejumlah proyek berskala besar dapat dibiayai menggunakan anggaran dari kementerian.

“Itu salah satu upaya yang beliau lakukan untuk memperjuangkan judul-judul kita yang nilainya agak besar dan manfaatnya besar kemudian dibiayai oleh dana kementerian.

"Jadi bukan kita yang mengerjakan, nantinya kementerian,” ujar Desy.

Menurutnya, salah satu program yang paling banyak diajukan ke pemerintah pusat adalah peningkatan sistem drainase perkotaan, mengingat sektor tersebut menjadi prioritas utama untuk mengurangi risiko banjir di Samarinda.

"Peningkatan drainase yang dibawa Pak Wali ke pusat,” ungkapnya.

Desy juga menjelaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor penting dalam menentukan diterimanya bantuan dari kementerian.