POPULER KALTIM: Pemprov Bakal Tarik 86 Kendaraan Dinas, Koperasi Kelurahan Merah Putih Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah artikel menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari Pemprov Kaltim bakal segera menarik 86 kendaraan dinas yang belum dikembalikan, pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional di Kota Balikpapan juga pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih di Kota Balikpapan.

Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti persoalan 86 kendaraan dinas yang masih dikuasai para pensiunan di Kalimantan Timur termasuk upaya mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menariknya.

Sementara itu, ada dua berita menarik dari Kota Balikpapan yang masuk deretan berita populer yakni pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional serta pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih.

Ada 89 pejabat administrator, pengawas dan fungsional yang dilantik Walikota Balikpapan, Rahmad Masud, Selasa (21/10/2025). 

Baca juga: Pemprov Kaltim Tertibkan Aset Daerah, Kendaraan Dinas Pensiunan Pejabat Akan Ditarik

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan mulai membangun tiga Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Daftar Berita Populer Kaltim

Berikut daftar lengkap berita-berita populer Kaltim dalam 24 jam terakhir: 

1. Pemprov Kaltim siap tarik 86 kendaraan dinas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti persoalan puluhan kendaraan dinas yang masih dikuasai para pensiunan di Kalimantan Timur. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memastikan akan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jika surat peringatan yang dikirimkan tetap diabaikan.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terdapat 86 kendaraan dinas dari 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum dikembalikan oleh para pensiunan.

Sementara itu, baru 13 unit yang sudah kembali ke dinas terkait.

Sekdaprov Sri Wahyuni menjelaskan bahwa upaya penarikan telah dilakukan.

Biasanya, pemerintah provinsi mengirimkan surat peringatan secara berjenjang kepada para pensiunan yang masih menguasai kendaraan dinas.

"Sampai ketiga kali kalau belum ditanggapi maka kita bisa minta bantuan Satpol untuk menarik langsung," tegas Sri Wahyuni, Selasa (21/10/2025).

Sekda Sri Wahyuni menambahkan, proses penarikan ini mengikuti prosedur yang jelas. Jika surat pertama tidak mendapat tanggapan, maka surat kedua akan dilayangkan. 

Demikian pula untuk surat ketiga, dan apabila tetap tidak ada respons, maka opsi penarikan paksa melalui Satpol PP akan diambil.

Terkait adanya informasi bahwa beberapa kendaraan masih dalam masa peminjaman, Sri Wahyuni menegaskan bahwa hal tersebut harus dilihat dari peruntukannya. 

"Sebenarnya kan aset Pemda harus digunakan sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.

Sekdaprov Sri Wahyuni menyatakan pihaknya akan mengecek kembali update data terbaru bersama BPKAD untuk memastikan status setiap kendaraan. 

Menurutnya, jika sudah tidak ada itikat baik dari pihak yang tidak berhak mengelola barang inventaris daerah tersebut, maka langkah tegas akan segera diambil.

Mekanisme penarikan paksa melalui Satpol PP ini, menurut Sekda, sebenarnya sudah pernah dilakukan untuk beberapa kasus sebelumnya.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengamankan aset daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

Ketika ditanya mengenai rencana anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas baru, Sri Wahyuni menegaskan bahwa untuk sementara waktu belum ada alokasi dana untuk keperluan tersebut.

"Sementara tidak ada," katanya.

Simak berita lengkapnya:

• Pemprov Kaltim Siap Turunkan Satpol PP Tarik 86 Kendaraan Dinas yang Belum Dikembalikan Pensiunan >>>

2. Pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional di Balikpapan

Suasana Aula Balai Kota Balikpapan pada Selasa (21/10/2025) pagi terasa penuh khidmat. 

Satu per satu pejabat mengenakan pakaian batik korpri, celana hitam berdiri tegap berjejer rapi. 

Para pejabat ini akan melaksanakan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Walikota Balikpapan Rahmad Masud. 

Sebanyak 89 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional resmi dilantik.

Di sela-sela pelantikan Rahmad Masud menekankan pesan penting terhadap semua pejabat, harus tertib administrasi dan profesionalisme, menjadi kunci budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Sekarang ini kita tidak bisa lagi asal mutasi seperti dulu. Semua harus melalui izin dan administrasi yang lengkap dari BKN. Karena itu, pelantikan ini sempat tertunda agar benar-benar tertib secara administrasi,” tegas Rahmad di hadapan para pejabat yang hadir. 

Rahmad menjelaskan, pelantikan ini sebenarnya telah direncanakan dua bulan sebelumnya.

Namun karena adanya ketentuan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), proses administrasi kepegawaian harus dipastikan lengkap sebelum pelantikan dilakukan.

Ia juga menyebutkan, ada tujuh pejabat yang belum dapat dilantik lantaran belum menyelesaikan berkas administrasi, khususnya dari sektor kesehatan. “Mereka akan segera menyusul setelah semua kelengkapan administrasi selesai dalam minggu ini,” ujarnya.

Rahmad menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas. Ia juga memberi sinyal tegas bahwa akan ada evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan sekali.

“Pelantikan ini bukan seremoni. Ini komitmen kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan. Bagi pejabat yang tidak menunjukkan hasil terbaik, tentu akan ada penyesuaian atau rotasi kembali,” ujar Rahmad. 

Rahmad juga menepis anggapan yang kerap muncul di masyarakat tentang jabatan “basah” dan “kering”.

Setiap posisi memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan publik. 

 “Tidak ada istilah tempat basah atau tempat kering. Semua jabatan sama nilainya. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam bekerja. Rezeki sudah diatur Tuhan, bukan oleh jabatan,” katanya menegaskan, disambut tepuk tangan hadirin.

Di hadapan para pejabat baru, Rahmad mengingatkan bahwa proses mutasi ASN kini sepenuhnya berbasis meritokrasi dan penilaian kinerja. Seorang ASN hanya bisa dimutasi setelah melalui evaluasi menyeluruh dan pertimbangan profesional.

"Mutasi bukan hukuman, tapi penyegaran dan penempatan sesuai kompetensi. Kita ingin birokrasi yang lebih sehat, dinamis, dan berorientasi pelayanan,” ujarnya.

Beberapa posisi strategis yang akan segera diisi, menyusul adanya pejabat yang pensiun, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Ia pun meminta BKPSDM Kota Balikpapan untuk menyiapkan proses pengisian jabatan tersebut secara profesional dan transparan.

“Beberapa jabatan sekretaris dinas yang kosong juga akan segera kami rotasi, tetap mengedepankan prinsip meritokrasi dan administrasi tertib,” tuturnya.

Bagi Rahmad Masud, membangun Balikpapan tidak hanya lewat infrastruktur, tapi juga lewat karakter aparatur yang jujur, disiplin, dan tulus mengabdi. 

"Berharap para pejabat baru bisa menjadi contoh bagi bawahannya dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Selamat menjalankan tugas baru. Jadilah pejabat yang rendah hati, bekerja dengan hati, dan mampu membawa perubahan nyata.

Karena keberhasilan kota ini bukan ditentukan oleh jabatan, tapi oleh keikhlasan dalam melayani,” ungkapnya.

Simak berita lengkapnya:

• 89 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Dilantik Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud >>>

3. Pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih di Balikpapan

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian mulai membangun tiga Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.

Pembangunan tahap awal difokuskan di Kelurahan Graha Indah (Balikpapan Utara), Kelurahan Sepinggan Baru (Balikpapan Selatan), dan Kelurahan Manggar (Balikpapan Timur).

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Balikpapan, Heruressandy Setia Kesuma, menjelaskan program KKMP merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk mendukung kegiatan koperasi.

“Kementerian meminta agar kita membaca ulang seluruh aset milik daerah. Aset itu bisa dimanfaatkan sebagai sekretariat, kantor sementara, maupun gerai usaha koperasi,” ujar Heruressandy saat diwawancara di Aula Pemkot Balikpapan, Senin (21/10/2025).

Pembangunan fisik gerai dan gudang KKMP sudah dimulai sejak groundbreaking pada Jumat pekan lalu dengan target penyelesaian dalam tiga bulan ke depan.

Program ini melibatkan kerja sama lintas lembaga, termasuk Kementerian Koperasi, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB), dan TNI.

“Kerja samanya langsung antara Kementerian Koperasi, LPDB, dan TNI. Mereka membantu pembangunan gerai serta gudang bagi KKMP yang telah ditunjuk dan memiliki aset daerah yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Baca juga: Alasan Koperasi Merah Putih di Kaltim Belum Bisa Jalan, Himbara Diminta Hati-hati

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan koperasi agar segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga.

Dari total 34 koperasi kelurahan di Balikpapan, tiga di antaranya kini sedang dibangun, sementara lainnya masih dalam tahap usulan.

Heruressandy menyebut, tujuh koperasi sudah aktif beroperasi meski dengan modal terbatas.

“Sudah ada tujuh koperasi yang bekerja sama dengan BUMN seperti PT Bulog dan PT Patra Niaga.

Mereka menyalurkan bahan pokok dan LPG ukuran 5,5 hingga 12 kilogram,” ungkapnya.

Untuk sektor simpan pinjam, ia mengakui kegiatan tersebut belum optimal karena keterbatasan modal.

Pemerintah memproyeksikan butuh waktu sekitar tiga tahun agar koperasi-koperasi ini mampu memberikan layanan pembiayaan secara mandiri.

Saat ini, Balikpapan memiliki 109 koperasi aktif.

Sekitar 70 persen di antaranya telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sementara sisanya masih dalam proses pembentukan dan dijadwalkan RAT pada tahun depan.

“Kami terus dorong agar koperasi baru ini segera melengkapi administrasi dan melaksanakan RAT, karena itu syarat penting bagi keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap koperasi,” ujarnya.

Heruressandy berharap, kehadiran KKMP dapat menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di tingkat kelurahan.

Ia menilai koperasi bukan hanya wadah usaha bersama, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas dan kemandirian masyarakat.

“Kalau koperasi di kelurahan bisa mandiri dan berjalan sehat, dampaknya langsung dirasakan warga. Koperasi ini bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga wadah kebersamaan dan kemandirian masyarakat,” katanya.

Simak berita lengkapnya:

• Tiga Koperasi Kelurahan Merah Putih Mulai Dibangun di Balikpapan >>>

Demikian informasi seputar berita-berita populer di Kalimantan Timur dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Pembangunan Gudang dan Gerai Koperasi Merah Putih di Balikpapan Dimulai

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy/Siti Zubaidah)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram