Disdukcapil Kaltim Siasati Keterbatasan Anggaran dengan Kolaborasi Bersama Perusahaan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis ditengah keterbatasan anggaran dengan menjalin kolaborasi bersama perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dinas yang baru berdiri sendiri setelah sebelumnya bergabung dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) ini sedang giat-giatnya menjalankan 'jemput bola' ke berbagai wilayah.

Kepala Disdukcapil Provinsi Kaltim, Kasmawati, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam menghadapi keterbatasan anggaran. 

Baca juga: Disbun Kaltim Siapkan Rapor Kinerja Perusahaan Sawit, Evaluasi Plasma 20 Persen Segera Dimulai

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah memperbaiki data kependudukan para pekerja di perkebunan kelapa sawit melalui kolaborasi dengan perusahaan.

"Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan, jadi saat kami kemarin mensosialisasikan kegiatan itu di Berau, perusahaan sebenarnya antusias juga," ujar Kasmawati, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, perusahaan memiliki kepentingan agar para pekerjanya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

Hal ini akan memudahkan mereka dalam mengakses layanan publik, terutama saat menghadapi masalah kesehatan dan keperluan administrasi lainnya.

Dalam skema kolaborasi ini, perusahaan berkomitmen untuk berbagi beban anggaran. Mengingat lokasi perkebunan umumnya berada di wilayah terpencil dan terisolir tanpa sinyal komunikasi memadai serta tidak tersedia akomodasi seperti hotel, perusahaan bersedia menyediakan fasilitas pendukung.

"Nah itu komitmen mereka, mereka yang menyiapkan penginapannya termasuk juga penjemputannya, karena biasanya lokasi perkebunan itu kan wilayah terpencil, terisolir, dan kita kadang-kadang juga nggak tahu di mana lokasinya," jelasnya.

Perusahaan memberikan dukungan berupa fasilitas transportasi untuk menjemput tim Disdukcapil menuju lokasi perkebunan yang sulit dijangkau. 

Sementara itu, Disdukcapil tetap menanggung anggaran operasional seperti konsumsi dan biaya perjalanan dinas, karena program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah memberikan layanan inklusif kepada seluruh masyarakat.

Kasmawati menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan layanan kepada setiap warga negara, tidak peduli seberapa jauh atau terpencil lokasi mereka berada. 

Prinsip ini, kata Kasmawati menjadi landasan Disdukcapil dalam menjalankan tugasnya meski dengan anggaran terbatas.

"Karena memang tugasnya itu, anggarannya kecil pasti kami sesuaikan untuk pelayanan kepada masyarakat sebesar-besar manfaatnya untuk masyarakat," pungkas Kasmawati.(*)