APBD Paser 2026 Disesuaikan, Pemkab Pastikan Belanja Pegawai Dikurangi

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah melakukan penyesuaian anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2026.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Paser, Ikhwan Antasari, usai penjelasan nota keuangan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, Selasa (28/10/2025).

Wabup Paser, Ikhwan Antasari, menyampaikan bahwa Pemkab Paser telah melakukan penyesuaian anggaran dari yang sebelumnya telah disampaikan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026.

"Saat KUA PPAS lalu kami sampaikan sekitar Rp4,2 triliun lebih anggaran daerah tahun depan, tapi setelah ada pengurangan transfer ke daerah (TKD), dilakukan penyesuaian menjadi Rp3,8 triliun lebih APBD Paser tahun depan," terang Ikhwan usai paripurna.

Baca juga: Sekda Kutim Jawab Kritik DPRD, Belanja Pegawai APBD 2025 Akan Disesuaikan Fiskal Daerah

Penyesuaian tersebut didasarkan pada Instruksi Bupati Paser, Fahmi untuk dilakukan efisiensi seiring dengan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

"Kita telah melakukan penyesuaian, dari Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp3,8 triliun lebih tahun depan, jadi sekitar Rp300 miliar lebih yang terpangkas," tambahnya.

Dari penyesuaian tersebut, sekitar 60 persen dari semua belanja pegawai di lingkup Pemkab Paser dilakukan penyesuaian atau efisiensi.

Namun dipastikan, dari efisiensi tersebut tidak sedikitpun mengurangi pelayanan publik ke masyarakat Kabupaten Paser.

"Insya Allah untuk indikator besar tidak terlalu berdampak, dan kami pastikan efisiensi ini tidak mengurangi pelayanan yang diberikan ke masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Serapan APBD Penajam Paser Utara Didominasi Belanja Pegawai Buat Gaji dan Tunjangan

Selain itu, Ikhwan juga memastikan, 11 program prioritas visi misi Paser TUNTAS juga akan terus berjalan meskipun sudah dilakukan penyesuaian anggaran untuk tahun anggaran 2026.

Diakui, pembangunan infrastruktur juga sedikit mengalami penyesuaian namun dampaknya tidak terlalu berpengaruh pada perencanaan pembangunan yang ada.

"Kami pastikan 11 program prioritas tetap berjalan di tahun 2026, baik itu soal infrastruktur," ujarnya.

Katanya, pembangunan jalan poros-poros desa, pemberian bantuan ke UMKM, program pendidikan hingga kesehatan tidak ditiadakan.

"Tetap kami jalankan tahun depan," tegas Ikhwan.

(*)