Serapan APBD Penajam Paser Utara Didominasi Belanja Pegawai Buat Gaji dan Tunjangan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sudah mencapai 13 persen.

Angka tersebut dianggap lumayan, mengingat ini masih belum memasuki pertengahan tahun.

Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir, kepada TribunKaltim.co.

Kata Muhajir, serapan APBD saat ini masih didominasi oleh belanja pegawai yang sifatnya rutin. Seperti gaji dan tunjangan.

Baca juga: Provinsi Kalimantan Timur meraih APBD Award 2023 dari Pemerintah Pusat

Selain belanja pegawai, serapan APBD juga berasal dari belanja operasional, belanja barang dan jasa, serta penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD).

"Belanja pegawai kemudian belanja operasional, belanja barang jasa sama bantuan ADD. Bantuan ADD sudah cair kita," ungkapnya pada Kamis (6/4/2023).

Saat ini serapan yang sumbernya dari penyaluran Dana Desa, mencapai Rp33 miliar.

Muhajir menjelaskan bahwa untuk serapan anggaran pada proses pekerjaan, saat ini belum ada karena seluruhnya masih proses lelang.

Baca juga: DPRD Kaltim Menilai Anggaran Sektor Pertanian Minim, Dorong Diperbesar 20 Persen dari APBD

Untuk pengeluaran terbanyak pada 2023 ini, diakui Muhajir masih pada sektor pembangunan infrastruktur.

Jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur di PPU yakni sebanyak Rp541 miliar.

"Saya kira serapan itu sudah lumayan tinggi karena ini kita porsi anggaran masih besar di infrastruktur," pungkasnya.

Diketahui, besaran APBD Penajam Paser Utara ditetapkan sebesar Rp2 miliar, ada penambahan dari tahun sebelumnya.

Dikarenakan dana kurang salur yang dicairkan, penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) penyesuaian harga minyak dunia, kenaikan harga CPO dan naiknya harga batu bara. (*)