DKP3 Balikpapan Akui Penyaluran Bantuan Pangan Belum Tepat Sasaran

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan mengakui masih ada kendala dalam ketepatan sasaran penyaluran bantuan pangan nasional yang dilakukan di wilayah setempat.

Kepala DKP3 Balikpapan, Sri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena data penerima manfaat sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan.

“Data penerima bantuan itu langsung dari pusat. Kami tidak punya kewenangan untuk mengubah siapa yang berhak menerima,” ujar Yuyun saat penyaluran Bantuan Pangan di Kelurahan Gunung Bahagia, Sabtu (1/11/2025).

Ia menjelaskan, data penerima bersumber dari basis data kemiskinan nasional yang dihimpun kementerian terkait.

Baca juga: Bantuan Pangan Balikpapan Kembali Disalurkan, Upaya Menekan Harga Beras dan Lindungi Warga Kecil

Namun, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan sering kali tidak tercermin secara cepat dalam data tersebut.

Akibatnya, penyaluran di lapangan kerap menghadapi situasi tidak ideal — ada warga yang sudah tidak layak masih menerima bantuan, sementara yang baru miskin belum terdata.

“Di lapangan, kadang ada masyarakat yang seharusnya berhak tapi belum terdata, karena datanya tidak diperbarui setiap saat,” tuturnya.

Untuk periode Oktober–November 2025, Balikpapan mendapat alokasi 9.356 keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Program Bantuan Pangan Beras untuk Kelurga Kurang Mampu dari Pemerintah Pusat Terus Bergulir

Masing-masing keluarga menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng Minyakita, yang disalurkan dalam dua tahap selama dua bulan.

“Kami hanya memastikan bantuan tersalurkan sesuai data yang sudah ditetapkan pusat. Pengawasan dan pelaporan kami lakukan secara berkala,” jelas Yuyun.

Distribusi bantuan dipantau langsung oleh tim DKP3 Balikpapan, termasuk memverifikasi administrasi dan memastikan stok di gudang Bulog sebelum disalurkan ke kelurahan.

Meski daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data penerima, DKP3 Balikpapan tetap membuka kanal aduan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi ketidaktepatan sasaran atau data ganda.

Baca juga: Pemerintah Siap Gelontorkan Bantuan: Magang Berbayar hingga Bantuan Pangan

“Warga bisa melapor jika menemukan penerima yang tidak tepat sasaran atau data ganda. Laporan itu kami kumpulkan dan kirim ke pusat sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Yuyun juga mengakui bahwa penerapan sistem digital nasional untuk validasi data penerima masih belum berjalan maksimal di tingkat kelurahan.

“Digitalisasi ini membantu transparansi, tapi belum sepenuhnya berjalan mulus. Petugas di kelurahan masih perlu pendampingan agar tidak salah input data,” jelasnya.