Walikota Samarinda Sebut Dugaan Markup Probebaya Cemarkan Nama Baik Ketua RT dan Lurah

Ringkasan Berita:

• Walikota Samarinda bantah tudingan markup anggaran dan keterlibatan kelurahan dalam teknis Probebaya.
• Probebaya disebut sebagai program partisipatif yang dirancang dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat.
• Pemkot Samarinda tetap komitmen mengawal transparansi dan manfaat ekonomi lokal dari program Probebaya.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Belakangan ini pemberitaan di media sosial melalui akun Instagram inisial KN menuliskan adanya dugaan markup anggaran serta keterlibatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).

Menanggapi pemberitaan itu, Walikota Andi Harun memberi klarifikasi tegas. Ia menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak benar, tidak memiliki dasar hukum, serta berpotensi mencemarkan nama baik banyak pihak mulai dari kelurahan, camat, hingga masyarakat di tingkat RT.

“Berita itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Semua orang bisa tercemar, ketua RT, masyarakat di RT tersebut. Itulah sebabnya kenapa berita ini kita kategorikan sebagai berita bohong, hoaks, karena mereka tidak melakukan konfirmasi,” tegasnya, Jumat (7/11/2025).

Andi Harun membantah keras narasi bahwa kelurahan mengambil alih kewenangan teknis Disperkim.

Menurutnya, Probebaya merupakan proyek yang direncanakan oleh masyarakat sendiri melalui rembuk RT dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas).

Baca juga: Probebaya, Pengendalian Banjir, dan Kelurahan Digital Antar Walikota Samarinda ke Satyalancana

“Seolah-olah kelurahanlah pelaksana kegiatan, padahal itu keliru. Probebaya itu direncanakan masyarakat sendiri, dilaksanakan oleh Pokmas. Lurah tidak terlibat seujung kuku pun soal teknis,” jelasnya.

Kelurahan hanya berperan dalam aspek administratif karena anggaran APBD tidak boleh disalurkan di luar institusi pemerintah.

Sementara pelaksanaan turut diawasi oleh pendamping Pokmas, kecamatan, dan dinas teknis.

Program Probebaya disebut sebagai inovasi untuk memperkuat ekonomi warga secara langsung. Dengan anggaran sekitar Rp100 juta per RT setiap tahun di seluruh Samarinda, perputaran uang dilakukan langsung di lingkungan masyarakat.

“Ada 1.992 RT di Samarinda dengan hampir Rp 200 miliar, dana itu memutar ekonomi lokal. Mulai dari pembelian bahan bangunan, makan, hingga upah kerja. Itukan semuanya kembali ke warga. Ada circle ekonomi yang langsung dikelola oleh masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Pastikan Dana RT Probebaya tak Tersentuh Efisiensi

Ia juga menyinggung keberhasilan peningkatan kapasitas warga, di mana hampir seluruh RT kini mampu menyusun laporan dan mengawasi pelaksanaan proyek dengan baik, meski masih ada kekurangan yang terus diperbaiki.

Andi Harun menyebut tuduhan mengenai potensi korupsi sistematis merupakan serangan serius yang tidak memiliki bukti, baik berupa putusan pengadilan maupun hasil audit lembaga berwenang.

“Kalau ada faktanya, buktinya, silakan dibawa ke aparat penegak hukum. Kami tidak melindungi siapa pun yang melanggar hukum, termasuk Walikota sendiri,” tegas Andi Harun.

Orang nomor satu di Samarinda ini menilai pemberitaan ini merugikan moral jajaran pemerintahan yang bekerja keras di lapangan.