1.037 Koperasi Merah Putih di Kaltim Wajib Beroperasi Tahun Ini, Pengurus Diminta Identifikasi Lahan

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 1.037 koperasi di Kaltim diwajibkan untuk mulai beroperasi aktif pada tahun 2025 ini.
• Pemprov Kaltim menginstruksikan identifikasi lahan minimal 1.000 m⊃2; milik Pemda di setiap wilayah untuk dibangunkan gerai dan kantor koperasi oleh pemerintah.
• Koperasi akan didukung produk BUMN (Bulog, Pertamina, Kimia Farma) dan difasilitasi pembiayaan melalui Bank HIMBARA dengan mekanisme SIMKOPDES.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah tegas dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. 

Seluruh koperasi di Kaltim, yang jumlahnya mencapai sekitar 1.037 koperasi yang tersebar di 10 kabupaten/kota, sudah diwajibkan untuk mulai beroperasi aktif pada tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Industri DPPKUKM Kaltim, Ronny Suhendra.

Ia menyebut program strategis nasional yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan terus didorong agar bisa segera berjalan dan memberikan dampak nyata.

"Di seluruh Kalimantan Timur yang dimulai pada tahun ini sudah diharuskan bisa berjalan, bisa beroperasi," ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (12/11/2025).

Saat ini, pihaknya telah menginstruksikan kepada para dinas terkait di masing-masing kabupaten/kota untuk bersama dengan pengurus koperasi mempercepat membuka gerai.

Proses ini dilakukan dengan langkah awal untuk melakukan identifikasi lahan milik pemerintah daerah masing-masing yang dapat digunakan untuk membuat gerai.

Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi, pembangunan gerai akan dibangunkan oleh pemerintah.

"Minimal ada seribu meter persegi yang nanti akan dibangunkan gerai dan kantor di sana untuk mereka melakukan usahanya," tambahnya.

Untuk menunjang produk yang akan dijual, kementerian terkait melalui mekanisme kerja sama dengan pemerintah setempat akan menyediakan produk-produk yang akan digunakan untuk berniaga.

Beberapa BUMN yang telah menjadi mitra, antara lain seperti Bulog untuk menyediakan beras, Pertamina Patra Niaga penyediaan gas LPG, dan Kimia Farma untuk menyediakan obat-obatan.

Selain itu, secara keseluruhan ada 7 gerai yang dapat menjadi opsi untuk dijadikan bidang usaha yang akan dijalankan oleh koperasi.

Terkait pembiayaan, kata Ronny, akan melalui Bank HIMBARA. Mekanismenya akan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (SIMKOPDES).

Nantinya para pengurus koperasi mengajukan pembiayaan operasional maupun usaha.

"Jadi diharapkan dengan adanya pola seperti itu, mereka minimal bisa memiliki satu usaha, minimal satu usaha saja, yang saat ini bisa dijalankan sambil menunggu dibangunkannya gerai oleh pemerintah pusat." pungkasnya. (*)