Aksi 13 November 1945, Ribuan Warga Balikpapan Tantang Belanda untuk Kibarkan Merah Putih

Ringkasan Berita:

• Pada 13 November 1945, ribuan warga Balikpapan menggelar aksi besar menuntut pengibaran Merah Putih dan pengakuan RI.
• Upaya pengibaran bendera gagal, bahkan sejumlah tokoh KIM diturunkan paksa dan dibawa ke markas NICA.
• Sehari kemudian, KIM mengajukan lima tuntutan kepada Belanda, termasuk izin pengibaran Merah Putih, pembukaan komunikasi Kalimantan–Jawa, dan pembebasan tahanan politik.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN — Tiga bulan setelah Proklamasi dikumandangkan di Jakarta, ribuan warga Balikpapan menggelar aksi besar-besaran pada 13 November 1945 menuntut pengibaran bendera Merah Putih dan pengakuan kemerdekaan Indonesia.
‎
‎Aksi yang berlangsung di Lapangan Buruh Minyak BPM Karang Anyar, Pandansari itu merupakan demonstrasi terbesar pertama di Balikpapan pasca-kemerdekaan.

Massa datang tidak hanya dari Balikpapan Kota, tetapi juga dari Samboja dan Balikpapan Seberang (kini Penajam Paser Utara).
‎
‎“Pemuda Balikpapan baru mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka beberapa bulan sebelumnya. Berbagai kabar perjuangan dari Jawa ikut membakar semangat mereka,” ujar sejarawan Herry Trunajaya, penulis buku Balikpapan 13 November 1945.

Baca juga: 13 November: Sejarah, Makna, dan Cara Merayakan Hari Kebaikan Sedunia‎

‎Dalam aksi tersebut, tokoh Komite Indonesia Merdeka (KIM) seperti Abdul Moethalib, Husein Yusuf, dan M. Yahya berupaya menyampaikan orasi.

Namun setiap kali mereka mulai bicara, tentara Belanda menurunkan mereka dan membawa mereka ke markas NICA.
‎
‎Upaya pengibaran bendera Merah Putih pun gagal dilaksanakan.

Bendera yang dibawa pemuda Abdul Gani sempat disembunyikan di kantor Veteran yang awalnya di Gunung Malang dan dipindahkan ke Jalan Dondang, namun jejaknya hilang, sejak 2010 memulai membuat buku Balikpapan 13 November 1945 menyusuri keberadaan bendera tersebut. 

‎14 November 1945: KIM Mengajukan Lima Tuntutan kepada NICA
‎
‎Sehari setelah aksi massa, perundingan digelar antara KIM dan pihak Belanda di kantor NICA, Kampung Baru.

‎KIM dipimpin Abdul Moethalib, sementara Belanda diwakili Majoor Assenderp dan Lt. R.A.H. Bergman.

Baca juga: Dari Sumur Mathilda Balikpapan ke Hati Kevin, Rumah Dahor Menggugah Sejarah Kota Minyak

‎KIM mengajukan lima tuntutan utama, antara lain:

1.  Pengakuan terhadap pengibaran Merah Putih di Balikpapan dan Kaltim.
2.  Pembentukan kantor perwakilan Pemerintah RI.
3. Pengembalian uang rakyat yang disita Jepang kemudian diamankan Belanda.
4. Pembukaan jalur komunikasi Kalimantan–Jawa.
5. Pembebasan tahanan politik.‎

“Perundingan itu adalah langkah diplomasi setelah aksi massa berakhir ricuh,” kata Herry.
‎
‎Meski tidak membuahkan kesepakatan konkret, momen ini menandai keberanian rakyat Balikpapan menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. (*)