Dana Bantuan Keuangan Gratispol Pendidikan Cair, Ini Catatan DPRD Kaltim

Ia menegaskan, Komisi IV terlibat dalam penyusunan kebijakan ini, yang bermula dari janji politik di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga diperkuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Total anggaran bantuan perguruan tinggi yang disediakan Pemprov mencapai sekitar Rp96 miliar, dengan alokasi besar untuk PTN (Rp44 Miliar) dan PTS (Rp26 Miliar).

Namun, distribusi dana untuk PTS menghadapi kendala serius. 

Politikus PKS juga mendorong agar PTS melengkapi berkas administrasi agar tidak menghambat proses pencairan.

"Kami minta pemerintah tegas perguruan tinggi yang lengkap administrasinya harus segera dicairkan. Yang bermasalah perlu diputuskan apakah ditinggal sementara atau diberi kebijakan khusus," tegasnya.

Komisi IV juga menyoroti kelemahan payung hukum, meskipun saat ini program berjalan dengan Pergub.

“Skema bantuan pendidikan dengan nilai yang mencapai puluhan miliar rupiah seharusnya dilindungi oleh Peraturan Daerah (Perda),” imbuhnya.

Baca juga: Kabar Gembira! Dana Pendidikan Gratispol Rp 44 Miliar di Kaltim Cair untuk 7 PTN

Selain itu, ia menyoroti kebingungan internal Pemda karena anggaran ini tidak diklasifikasikan sebagai belanja pendidikan, yang berpotensi mengganggu perhitungan mandatory spending 20 persen untuk sektor pendidikan.

Sembari menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana.

"Dengan uang sebesar ini, Pergub saja menurut saya kurang ideal. Karena ini kewenangannya sensitif dan melibatkan anggaran besar, perlu perlindungan hukum yang lebih kuat," pungkasnya. (*)