Walikota Samarinda Andi Harun Pilih Intervensi Lingkungan daripada Relokasi Sekolah Terdampak Banjir

Ringkasan Berita:

• Lahan di Perum Borneo dinilai terlalu kecil, sementara lahan dekat pemakaman memiliki potensi longsor;
• Pemkot akan melakukan peningkatan kualitas tampilan serta fasilitas sekolah yang selama ini tidak terekspos;
• Banjir menjadi persoalan utama yang selama ini membebani SDN 013 dan SMPN 24.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Nasib sejumlah sekolah yang selama ini terdampak banjir dan longsor di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur memasuki fase penanganan baru.

Jika sebelumnya relokasi dianggap sebagai solusi utama, kini hasil kajian teknis Pemkot justru menunjukkan bahwa sebagian besar persoalan dapat diselesaikan di lokasi semula melalui intervensi lingkungan yang lebih tepat sasaran.

Saat dikonfirmasi, Walikota Samarinda Andi Harun, menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa, terutama mengingat besarnya anggaran yang diperlukan untuk membangun unit sekolah baru.

Ia menjelaskan bahwa beberapa sekolah, seperti SDN 013 dan SMP Negeri 24 di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, awalnya termasuk dalam daftar relokasi.

Baca juga: Respons Wagub Kaltim Seno Aji Soal Banjir Samarinda: Fokus Pengerukan DAS Karang Mumus dan Mahakam

Namun keputusan itu berubah setelah serangkaian kajian lapangan dilakukan.

Melalui rapat dan penelaahan berbagai data fisik serta data lingkungan, Pemkot kemudian menurunkan tim lintas perangkat daerah mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas PUPR, BPBD hingga Tim Wali Kota Akselerasi Pembangunan (TWAP) untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan.

“Kita tidak usah buru-buru memutuskan apakah relokasi, karena membangun baru itu kan mahal,” ujar Walikota Samarinda Andi Harun.

Menurutnya, banjir menjadi persoalan utama yang selama ini membebani SDN 013 dan SMPN 24.

Namun hasil inspeksi di lapangan menyimpulkan bahwa akar atau core masalah sudah dapat diidentifikasi dengan jelas dan bisa diselesaikan tanpa memindahkan bangunan sekolah.

“Karena titik atau core masalah banjirnya kita sudah temukan rencana solusinya. Jadi kita lebih memilih mengatasi banjirnya agar sekolah itu ke depan tidak lagi menjadi genangan banjir setiap curah hujan tinggi,” tegasnya.

Orang nomor satu di Samarinda ini menambahkan, setelah penanganan banjir rampung, Pemkot akan melakukan peningkatan kualitas tampilan serta fasilitas sekolah yang selama ini tidak terekspos secara optimal lantaran kerap dilanda banjir.

Baca juga: Banjir Samarinda Kian Mengkhawatirkan, DPRD Dorong Penanganan Menyeluruh

Situasi serupa juga terjadi di SMP Negeri 27 di Jalan Batu Cermin Kecamatan Samarinda Utara.

Sekolah tersebut sempat diusulkan untuk direlokasi akibat potensi longsor dari bukit di belakang bangunan. Namun temuan teknis menunjukkan bahwa relokasi tidak diperlukan.

“Jadi kita akan cut and fill tanah pebukitan yang ada di belakang sekolah. Di belakang tanah pebukitan itu kebetulan ada kolam eks tambang yang tidak ditutup. Kita akan dorong tanahnya ke sana untuk mengurangi keterjalan bukitnya agar lebih landai sehingga tidak menjadi potensi longsor di sekolah tersebut,” tutur Walikota Samarinda Andi Harun.

Persoalan yang Berbeda Muncul

Tak sampai di situ saja, Walikota Samarinda Andi Harun juga memaparkan permasalahan yang berbeda muncul pada kawasan pendidikan di Jalan Proklamasi Kecamatan Sungai Pinang yang menaungi tiga sekolah sekaligus yakni SMPN 48, SDN 004, dan SDN 016. 

Kelebihan kapasitas membuat salah satu sekolah harus dipindahkan untuk mengurangi kepadatan aktivitas pembelajaran.

“Artinya kondisi siswanya sudah sangat besar untuk sekolah yang seharusnya tidak menampung sebesar itu. Di rapat terakhir, SMP-nya yang akan kita relokasi keluar. Mudah-mudahan dananya cukup, 2026 kita akan bangun SMP-nya,” katanya.

Namun proses tersebut belum dapat dijalankan lantaran keterbatasan lahan. Dua lokasi milik Pemkot yang berada di Perumahan Borneo dan di dekat kawasan pemakaman Tionghoa tidak memenuhi standar kelayakan.

Lahan di Perum Borneo dinilai terlalu kecil, sementara lahan dekat pemakaman memiliki potensi longsor.

“Setelah kita ukur, terlalu jauh yang berdekatan dengan kuburan itu juga potensi lahannya agak berbahaya karena ada ancaman potensi longsor juga sewaktu-waktu. Sementara di Perum Borneo itu satu kawasan tanah kita juga terlalu kecil, hanya kurang lebih 3 ribuan. Di samping itu juga jauh dari posisi sekolah yang ada sekarang,” jelasnya.

Pemkot kini terus mencari lahan yang lebih representatif dengan target relokasi SMPN 48 mulai dilakukan tahun depan.

Setelah itu, dua SD di kawasan yang sama diharapkan memiliki ruang yang lebih memadai untuk beroperasi.

Walikota Andi Harun menegaskan bahwa seluruh proses ini masih dibahas secara terintegrasi oleh tim teknis lintas perangkat daerah.

Kajian tersebut mencakup perhitungan anggaran, metode penanganan banjir, analisis cut and fill, hingga rencana pembangunan gedung sekolah baru.

“Berapa biayanya masih dibahas. Jadi ini tidak hanya Disdikbud tapi juga melibatkan PUPR karena ada analisis tadi cut and fill, mengatasi banjir bagian SDA, dan seterusnya,” pungkasnya. (*)