Samarinda Hadapi Pemangkasan TKD, Walikota Andi Harun Kritisi Anggaran Makan Minum Rp98 Miliar

Ringkasan Berita:

• Walikota Andi Harun 'Bedah' anggaran Rp98 miliar untuk makan-minum, efisiensi jadi Mantra Baru;
• Samarinda pun merasakannya, bahkan kehilangan Dana Insentif Daerah yang sebelumnya menjadi penopang program strategis.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda akan mengahadapi pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Walikota Andi Harun memberikan sikapnya. 

Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar di Gedung Serba Guna Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda pada Rabu (26/11/2025) siang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mengutip dari press rilis Humas Pemkot Samarinda. 

Suasana ramai dan intelektual menyelimuti ruangan, di mana akademisi, birokrat, dan jurnalis berkumpul menanti diskusi kritis.

Perbincangan tersebut mengangkat tema "Strategi Kaltim Melanjutkan Pembangunan di Tengah Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD)."

Baca juga: Menkeu Purbaya Tetap Pangkas TKD Walaupun Diprotes Banyak Kepala Daerah, Ini Alasannya

Di tengah rangkaian narasumber, termasuk Dr Subandono dari DJPK Kemenkeu (daring), Maya Fatmini dari Bapenda Kaltim, dan Dekan FEB UWGM Dr Muhammad Astri Yulidar Abbas sorotan tajam tertuju pada satu figur Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Walikota Andi Harun, yang dikenal dengan ritme kerja cepat dan keputusan tegas, hadir membawa udara segar sekaligus jawaban atas kegelisahan publik, bagaimana daerah mampu bertahan ketika anggaran dipangkas drastis, sementara tuntutan pembangunan terus melonjak.

Kala itu Walikota Samarinda, Andi Harun memulai dengan analogi kuat. 

Ia menyebut pemerintahan ibarat pesawat yang ditenagai dua mesin: public sector engine (mesin sektor publik) dan private sector engine (mesin sektor swasta).

Jika salah satu melemah, keseimbangan hilang, dan penerbangan terganggu.

Dana Bagi Hasil (DBH) hanyalah salah satu komponen dari TKD, selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Ketika dipangkas, daerah memang terguncang. Tapi, ini bukan alasan untuk panik,” ujarnya, langsung menarik perhatian audiens.

Baca juga: Respons Walikota Andi Harun TKD Samarinda Turun Rp1,3 Triliun, Amankan Hak Pegawai

Ia mengakui, pemangkasan TKD untuk tahun 2026 menyebabkan kegelisahan.

Samarinda pun merasakannya, bahkan kehilangan Dana Insentif Daerah yang sebelumnya menjadi penopang program strategis.

Kondisi ini ia sebut sebagai fase shock fiscal, masa ketika ruang gerak menyempit dan keberanian dalam mengambil keputusan diuji.

Anggaran Rp98 Miliar Dipertanyakan

Namun, alih-alih panik atau marah, respons Wali Kota justru mengejutkan.