APBD Berau 2026 Rp 3,4 Triliun, Bupati Prioritaskan Peningkatan Pelayanan Dasar

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Berau resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 3,4 Triliun.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan anggaran ini diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar, memenuhi urusan wajib dan pilihan, serta mendukung penunjang pemerintahan.

“APBD ini menjadi landasan kita dalam membangun daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (1/12/2025).

Setelah disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 akan dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) paling lambat tiga hari kerja untuk dievaluasi, sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bupati juga menanggapi pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD yang memuat catatan, kritik, dan usulan.

Baca juga: Ketergantungan pada Dana Pusat, APBD Berau Terancam Terpengaruh Pemangkasan TKD

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan masukan tersebut sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja.

Dalam penyusunannya, APBD 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan target awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Penurunan tersebut dipicu kebijakan dana transfer ke daerah berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025.

Kondisi ini memengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah. Kendati demikian, Pemkab dan DPRD Berau tetap berhasil menyepakati rancangan anggaran setelah serangkaian pembahasan yang cukup berat.

Sri Juniarsih berharap situasi ekonomi nasional membaik tahun depan sehingga alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Berau kembali meningkat sesuai potensi sumber daya alam yang dihasilkan daerah.

Rincian Struktur APBD 2026

Pendapatan Daerah: Sebesar lebih dari Rp 2,7 Triliun, yang di dalamnya termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 450 Miliar.

Rincian PAD terdiri dari pajak daerah Rp 168 Miliar, retribusi daerah lebih dari Rp 132 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih dari Rp 15 Miliar, dan lain-lain PAD yang sah lebih dari Rp 134 Miliar.

Pendapatan Transfer: Mencapai lebih dari Rp 2 Triliun, terdiri atas transfer pemerintah pusat yang melebihi Rp 1,7 Triliun serta transfer antar daerah yang mencapai lebih dari Rp 529 Miliar.

Belanja Daerah: Disebutkan berada pada kisaran lebih dari Rp 3,4 Triliun, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.