APBD Kaltim 2026 Tersungkur: Anggaran Perjalanan Dinas dan Belanja Makan Minum Dipangkas

Ringkasan Berita:

• APBD Kaltim 2026 turun drastis dari Rp21,35 T menjadi Rp15,15 T akibat anjloknya dana transfer pusat. 
• Pemprov merampingkan anggaran, termasuk perjalanan dinas dan belanja operasional, namun mempertahankan prioritas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. 
• Sejumlah daerah seperti Balikpapan dan Bontang juga memangkas belanja, sementara Kaltim memperoleh Rp2,1 miliar dari lelang aset.

TRIBUNKALTIM.CO - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2026 merosot tajam sebesar Rp6,19 triliun dari proyeksi awal.

Kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim melakukan perampingan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, pemangkasan dilakukan untuk menjaga optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Salah satu yang dirampingkan adalah perjalanan dinas dan belanja makan minum. Perjalanan dinas OPD dirampingkan sampai lebih 66 persen,” ujar Rudy, Senin (1/12/2025).

Baca juga: APBD Kaltim 2026 Turun Drastis Jadi Rp 15,15 Triliun, Nasib Tol Samarinda–Bontang Dipertanyakan

Ia mengakui perampingan anggaran akan berdampak pada sejumlah program yang belum dapat terakomodasi pada 2026 dan menyampaikan permohonan maaf atas konsekuensi yang timbul.

Namun, Rudy menjamin standar pelayanan minimum masyarakat tetap terjaga.

“Tiga sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar tidak terdampak pemangkasan. Bahkan sebagian akan kita tingkatkan,” tegasnya.

Sementara di sektor lainnya, perampingan dilakukan lebih dalam untuk memastikan alokasi anggaran tetap efisien dan efektif.

Baca juga: APBD Berau Anjlok, Bupati Minta Pengusaha Taat Bayar Pajak Daerah

“Selebihnya yang lain-lainnya semakin kita pangkas,” ujarnya.

Rudy merincikan postur APBD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD Kaltim: total pendapatan daerah Rp14,25 triliun dan total belanja daerah Rp15,15 triliun.

Dalam pandangannya, Kaltim tetap menunjukkan kemandirian fiskal melalui kontribusi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp10,75 triliun, jauh melampaui pendapatan transfer pusat yang hanya Rp3,13 triliun akibat pemotongan sekitar 66,39 persen.

“Kemandirian fiskal kita semakin kokoh. Setelah disetujui, RAPBD 2026 akan kita bawa ke Kemendagri untuk dievaluasi,” terangnya.

Baca juga: APBD Berau 2026 Rp 3,4 Triliun, Bupati Prioritaskan Peningkatan Pelayanan Dasar

Tekanan Fiskal Serius

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa koreksi penerimaan terjadi drastis dari kesepakatan awal sebesar Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.

Penurunan terbesar berasal dari pendapatan transfer pusat yang diproyeksikan turun hingga Rp6,19 triliun.

“Tekanan fiskal menuntut strategi penutupan celah pendanaan, termasuk optimalisasi sumber pendapatan lain yang sah,” jelas Sri.

Baca juga: Dana Transfer Pusat Menyusut hingga 37,76 Persen, APBD Bontang 2026 Rp 1,9 Triliun