Komisi II DPRD Kaltim Desak Pemprov Optimalisasi Aset dan Sumber PAD

“Perda ini juga akan memastikan profit dari aktivitas sungai dibagi adil kepada kabupaten/kota yang dilalui, yaitu Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Samarinda,” terangnya.

Tak hanya itu, penertiban aset daerah juga dinilai penting oleh politikus Golkar yang akrab disapa Ayub ini.

Ia mengkritisi kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim yang dianggap "mandul" dan tidak mampu memberikan dividen yang sepadan dengan modal yang telah disuntikkan.

Pemprov didorong untuk segera memutus kerja sama dengan Perusda yang tidak kompeten dan mengambil alih kembali pengelolaan aset-aset daerah tersebut.

Baca juga: Bupati PPU Soroti Ketimpangan Pembangunan, Desak Evaluasi DBH dan TKD

Ayub optimistis bahwa dengan inventarisasi pajak yang masif dan pengelolaan aset serta sumber daya alam yang terarah, PAD Kaltim akan tumbuh signifikan melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya, menjadikan Kaltim lebih mandiri fiskal.

“Ada Perusda-perusda yang selama ini mandul, dikasih uang begitu besar tapi dividen-nya lebih kecil. Seperti Hotel Royal Suite di Balikpapan, tidak bisa apa-apa itu. Maka kita sudah kasih plang untuk diambil alih. Kita akan tarik kembali," tandasnya. (*)