Bupati Kutim Lantik Enam Pejabat Eselon IIB, Tekankan Integritas dan Kerja Nyata

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Respons Bupati Kutai Timur terhadap pelantikan pejabat eselon IIB menjadi penegasan arah baru birokrasi yang menuntut integritas, kolaborasi, dan kinerja nyata. 

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, secara tegas menekankan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah pelayanan publik yang harus dijalankan dengan dedikasi tinggi.

Hal itu disampaikan Ardiansyah usai melantik enam pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) untuk eselon IIB, serta dua pejabat fungsional tertentu (JFT), Rabu (17/12/2025).

Dalam sambutannya, Ardiansyah mengingatkan bahwa integritas merupakan harga mati bagi setiap aparatur sipil negara.

“Jangan hanya angkat Al-Qur'an dan mengundangkan kitab hanya sekali lip service. Tunjukkan itu dengan baik dan kita bekerja dengan sepenuh hati,” tegasnya, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Dishub Kutim Beli 1 Unit Bus Listrik Sekolah, Harganya Hampir Rp 4 Miliar, Garansi 8 Tahun

Adapun enam pejabat yang dilantik yakni

1. dr Yuwana Sri Kurniawati menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kutim yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kudungga Sangatta.
2. Januar Bayu Irawan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, sebelumnya menjabat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab).
3. Trisno dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
4. Jainuddin dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kutim, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kutim
5. Arief Nur Wahyuni dilantik sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kutim.
6. Tabrani Aji dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR.

Selain itu, Agustinus Layuk dilantik sebagai Auditor Ahli Utama Inspektorat dan Muhammad Yani sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya.

Ia juga mengingatkan bahwa integritas adalah harga mati yang harus dijaga selama mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat.

​Ardiansyah juga menyoroti pentingnya perubahan moral dari pribadi menjadi moral sosial. Sebagai bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), setiap pejabat dituntut memiliki tanggung jawab kolektif. 

Baca juga: Bocah di Kutim Terpeleset Tangga, Ditemukan Tewas di Bawah Kolong Rumah Tetangga saat Banjir

Menurutnya, tantangan ke depan semakin besar seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi.

​Terkait pemanfaatan teknologi, ia mewanti-wanti agar kemajuan digital tidak justru menurunkan kinerja atau integritas.

Sebaliknya, birokrasi di Kutai Timur harus bertransformasi menjadi birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap segala situasi, termasuk dalam memitigasi bencana hidrometeorologi yang saat ini menjadi perhatian BNKT.

​"Kebutuhan birokrasi yang adaptif dan responsif. Saya minta Kepala Dinas Kominfo secepatnya siapkan dashboard di ruang Bupati. Saya ingin mengontrol semua dinas, apa yang dilakukan hari ini, jam ini, harus terlihat. Paling tidak Januari tahun depan sudah selesai," ujarnya.

​Selain masalah teknologi, ia juga secara khusus meminta para kepala dinas untuk menjadi motor penggerak organisasi dan menghapuskan "ego sektoral".

Baca juga: Banjir Rendam 40 Rumah di Batu Timbau Ulu Kutim, Polisi Siaga dan Warga Pilih Bertahan

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh satu orang atau satu dinas saja, melainkan hasil dari kerja kolaboratif lintas sektor.