Sikap 3 Partai Besar di Kaltim soal Pilkada Melalui DPRD, Ini Kata Gerindra, PDIP, dan Golkar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Gerindra dan Golkar Kaltim manut keputusan pusat yakni setuju Pilkada melalui DPRD, lantas bagaimana sikap PDIP Kaltim? 

Peta politik lokal Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menghangat seiring menguatnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Jika tak ada perubahan mendadak, hampir pasti usul pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan terwujud.

Baca juga: Nasdem dan Demokrat Balik Arah, Hampir Seluruh Fraksi DPR Setuju Pilkada Tak Lagi Dipilih Rakyat

Kepala daerah dimaksud adalah bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh wilayah Indonesia.

Jika merujuk dari sikap partai politik saat ini maka usul itu akan gol di DPR RI.

Mayoritas fraksi atau perpanjangan tangan partai politik yang ada di DPR RI mulai setuju Pilkada lewat DPRD.

Berikut ini sikap tiga partai besar di Kaltim soal wacana Pilkada melalui DPRD.

Sikap Gerindra Kaltim

Menyikapi hal tersebut, Partai Gerindra Kaltim menegaskan sikap tegak lurus terhadap kebijakan dan arahan pemerintah pusat.

Dukungan Gerindra terhadap wacana ini menguat setelah Prabowo Subianto menyatakan sikap serupa.

Di tingkat daerah, Ketua DPD Gerindra Kaltim Seno Aji memastikan struktur partai akan bergerak satu komando mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Kita ikut pemerintah pusat. Kalau keputusan pemerintah pusat seperti apa, semua daerah akan mengikuti. Untuk DPD Gerindra sendiri, tentu kami mengikuti DPP,” tegas Seno, Kamis (8/1/2026).

Seno juga mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono telah menyampaikan sikap resmi partai.

Menurutnya, mekanisme Pilkada melalui DPRD dipandang relevan dengan kondisi saat ini.

Salah satu alasan utama yang menjadi sorotan adalah efisiensi anggaran.

Seno menilai, sistem pemilihan langsung selama ini menyedot biaya politik yang sangat besar, baik bagi negara maupun para calon kepala daerah.