Sabtu, 9 Mei 2026

Wacana Pilkada Melalui DPRD

Ada Isran Noor, Daftar Kepala Daerah yang Tolak Pilkada Melalui DPRD Tahun 2014 Lalu

Daftar Bupati, Walikota hingga Gubernur yang tolak Kepala Daerah dipilih DPRD tahun 2014 lalu. Dari Kaltim, ada Isran Noor.

Tayang:
Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews.com/Danny Permana
PILKADA MELALUI DPRD - Isran Noor saat masih menjabat sebagai Bupati Kutai Timur (Kutim) tahun 2014 lalu. Nama Isran Noor termasuk salah satu Kepala Daerah yang tolak Pilkada melalui DPRD tahun 2014 lalu. Daftar Bupati, Walikota hingga Gubernur yang tolak Kepala Daerah dipilih DPRD tahun 2014 lalu. Dari Kaltim, ada Isran Noor. (Tribunnews.com/Danny Permana) 

Sementara Walikota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menuturkan rencana pemilihan kepala daerah akan menghambat laju demokrasi di Indonesia. Menurutnya bukan sistem pemilihan yang dirubah tetapi teknisnya yang harus dilengkapi.

"Demokasi kita sedang berkembang dan berada dalam tahap transisi, sebenarnya teknisnya yang harus dilengkapi bukan mengubah fundamentalnya,"jelas Ridwan.

Selain itu Bupati Samosir, Mangindaan Simbolon menuturkan undang-undang tidak apa direvisi, tapi sistem pemilihan harus tetap dijalankan dengan pemilihan langsung.

Bupati yang telah menjabat dua periode ini, mengatakan pemilihan dilakukan langsung maupun tidak langsung tidak menjadi masalah bagi dirinya.

Namun, pemilihan tidak langsung dinilai akan menjadi kemunduran dalam berdemokrasi.

Daftar Kepala Daerah yang Tolak Pilkada melalui DPRD tahun 2014 Lalu

  • Isran Noor, Bupati Kutai Timur

Mengembalikan mekanisme pilkada bupati/wali kota oleh DPRD sama artinya merampas hak demokrasi dan kedaulatan dari tangan rakyat sendiri.

  • Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi

Pilkada langsung menjali ‘keterikatan emosional’ antara pejabat publik dan rakyat yang memilihnya.

Itu memacu untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan langsung kepada publik.

  • Daviv Bobihoe Akibm, Bupati Gorontalo

Jika pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, prioritas mengutamakan kepentingan rakyat akan terus dikedepankan.

Beberapa (pilkada) kabupaten di Provinsi Gorontalo dimenangi oleh calon bukan dari parpol mayoritas di DPRD.

  • Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah

Wacana pilkada ke DPRD melupakan tujuan penguatan aspirasi rakyat. Tidak ada alasan kuat untuk mengembalikan demokrasi hanya di legislatif.

  • Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta

Pilkada oleh DPRD memotong kedaulatan rakyat. Jika ada kekurangan, harus diperbaiki. Bukan malah balik lagi seperti dulu. Mundur namanya.

  • Basuki Tjahja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta

Dulu kenapa ada reformasi karena ada pilkada langsung dipilih rakyat. Kalau sampai rencana pemilihan oleh DPRD terealisasi, kepala daerah tidak akan mengurusi rakyatnya.

  • Tri Rismaharini, Walikota Surabaya

Saya pribadi lebih senang dipilih langsung oleh rakyat karena saya merasa punya tanggung jawab langsung kepada rakyat (yang memilih).

Suara rakyat, kan, suara Tuhan. Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah pun otomatis dapat bekerja maksimal sesuai janjinya kepada rakyat.

  • Ridwan Kamil, Walikota Bandung
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved