Bupati Berau Kritik Respons BAZNAS, Bantuan Mendesak Dinilai Lambat Ditangani

Ringkasan Berita:

• Bupati Berau menyoroti sulitnya menghubungi pengurus BAZNAS saat kondisi bantuan sosial bersifat urgent.
• Pemkab meminta pelayanan kemanusiaan diprioritaskan meski administrasi belum lengkap.
• BAZNAS diharapkan lebih responsif, transparan, dan terbuka melalui dokumentasi penyaluran bantuan.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berau, khususnya terkait respons terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dalam kondisi mendesak.

Bupati mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima laporan terkait sulitnya menghubungi pengurus BAZNAS saat masyarakat membutuhkan bantuan yang bersifat urgent.

Bahkan, ia mengaku pernah langsung menghubungi salah satu pengurus BAZNAS terkait persoalan tersebut.

“Saya kadang-kadang menelepon salah satu pengurusnya. Ada kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan, tapi justru diabaikan dan teleponnya tidak diangkat. Padahal itu sangat urgent,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah, pencairan anggaran harus melalui berbagai regulasi dan tahapan administrasi yang tidak bisa dilompati.

Baca juga: BLT Yatim Piatu dan Lansia di Berau Tetap Rp500 Ribu, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Proses tersebut, kata dia, kerap menjadi kendala ketika dihadapkan pada kondisi darurat yang menyangkut keselamatan atau kebutuhan sosial mendesak.

Meski begitu, Bupati Sri menegaskan telah memberikan teguran kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, agar lebih mengutamakan pelayanan ketika menyangkut nyawa manusia.

“Saya sudah menegur OPD terkait. Ketika ini bergantung pada nyawa manusia, tolong diprioritaskan. Administrasi itu penting, tapi dalam kondisi darurat, administrasi bisa menyusul,” tegasnya.

Menurutnya, kemitraan antara pemerintah daerah dan BAZNAS seharusnya menjadi solusi dalam menangani persoalan sosial yang mendesak. I

Ia menilai BAZNAS memiliki fleksibilitas karena tidak terikat regulasi pemerintahan seperti APBD, selama tetap mengedepankan pertanggungjawaban, transparansi, dan tepat sasaran.

Baca juga: Pendapatan Baznas Kutim Capai Rp21 Miliar Tahun 2025, Ikut Andil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

“Ketika kita bermitra dengan BAZNAS, itu tidak pakai regulasi pemerintah. Yang penting ada pertanggungjawaban, transparansi, dan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dokumentasi dalam setiap penyaluran bantuan oleh BAZNAS. Dokumentasi tersebut dinilai perlu untuk memastikan akuntabilitas serta mencegah munculnya persepsi negatif dari masyarakat.

“Dokumentasi itu sangat dibutuhkan. Kepada siapa bantuan diserahkan atau bermitra dengan siapa harus jelas. Ketua BAZNAS yang baru dilantik perlu sekali media itu agar informasinya terbuka dan tidak menimbulkan komentar negatif,” pungkasnya. (*)