LBH Samarinda Terima Aduan Beasiswa Gratispol, dari Error, Terlambat hingga tak Ada Pencairan

Ibu rumah tangga berusia lebih dari 50 tahun ini telah dinyatakan lolos Gratispol berdasarkan pengumuman resmi dan menjalani perkuliahan selama satu semester. Namun, kini namanya telah dihapus sebagai penerima beasiswa tersebut.

"Beasiswa itu diumumkan, saya berbahagia. Beasiswa itu membantu sekali. Cuma karena tiba-tiba dihapus, ya kecewa lah saya, kecewa," ungkap Zahra.

Zahra menjelaskan dirinya berasal dari kelas Weekend yang tidak jelas kategorinya, apakah reguler atau eksekutif. 

Menurutnya, dikelasnya banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi yang memiliki semangat tinggi untuk melanjutkan pendidikan.

Ia menyayangkan pencabutan beasiswa secara mendadak tersebut. Apabila dari awal tidak dinyatakan lolos, Zahra mengaku akan segera mengurus beasiswa lain, termasuk beasiswa dari alumni Muhammadiyah yang berpeluang besar untuk didapatkannya.

Akibat putusnya beasiswa tersebut, Zahra kini diminta membayar biaya kuliah semester lalu dan semester yang sedang berjalan.

Total tagihan yang harus dibayarkan mencapai Rp 17 juta untuk kedua semester tersebut.

Zahra berharap pemerintah bersikap sportif terhadap nama-nama yang sudah diumumkan sebagai penerima beasiswa.

"Makanya kalau bisa, kalau yang memang nama-nama sudah diumumkan itu, ya sportiflah pemerintah, kan dia sudah mengumumkan nama-nama itu. Ya istilahnya itu, dijadikan dia mendapat beasiswa itu, gitu loh," katanya.

DPRD Kaltim Minta Pemprov Transparan

Munculnya keluhan mengenai adanya mahasiswa yang dicoret dari daftar penerima serta anggapan bahwa program tersebut tidak sepenuhnya gratis, memicu pertanyaan terkait transparansi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba mengungkapkan adanya mahasiswa yang dicoret disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan teknis yang telah ditentukan.

"Dicoret mungkin karena persoalan beberapa persyaratan yang tidak memenuhi. Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Biro terkait,” ucapnya, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan persepsi masyarakat mengenai terminologi "Gratispol". 

Menurutnya, program ini pada dasarnya adalah bentuk bantuan biaya pendidikan.

Bukan pembebasan biaya secara menyeluruh atau gratis total bagi setiap penerima.