3 Hal yang Disorot DPRD Kaltim soal Program Gratispol, Lemahnya Koordinasi dan Risiko Fiskal

Ringkasan Berita:

• Program Gratispol menjadi fokus evaluasi DPRD Kaltim, dengan enam kebijakan populis yang sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif.
• Koordinasi antar-OPD dinilai lemah, sehingga berisiko menimbulkan tumpang tindih anggaran dan menghambat visi besar pembangunan.
• Ancaman terhadap ruang fiskal daerah muncul dari program pendidikan gratis, sehingga DPRD mendorong Pemprov menyusun roadmap terpadu agar kebijakan lebih terukur dan berkelanjutan.

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Genap satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Wakil Gubernur Seno Aji sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, DPRD Kaltim memberikan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas.

Sorotan utama tertuju pada program “Gratispol”, yakni paket kebijakan populis yang diluncurkan pada April 2025 dengan enam fokus utama.

Baca juga: POPULER KALTIM: Rudy Masud Akui Gratispol Belum Sempurna dan Raffi Ahmad Cs Kunjungi Balikpapan

Program Gratispol mencakup:

1. Pendidikan gratis berupa bantuan biaya sekolah dan kuliah untuk jenjang SMA/SMK hingga S3, meski tidak sepenuhnya bebas biaya.
2. Pelayanan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
3. Seragam sekolah gratis berupa paket seragam, tas, dan sepatu bagi siswa baru SMA/SMK/SLB.
4. Internet gratis untuk desa guna mendukung digitalisasi pedesaan.
5. Bebas biaya administrasi kepemilikan rumah.
6. Perjalanan spiritual khusus bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah.

Catatan DPRD: Koordinasi Antar-OPD Lemah

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai arah kebijakan Rudy–Seno sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, ada beberapa hal yang ia soroti.

• Lemahnya Koordinasi Antar OPD

Agusriansyah Ridwan menyoroti lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau OPD-nya berjalan sendiri-sendiri, program jadi sulit diukur efektivitasnya. Bahkan bisa terjadi tumpang tindih anggaran,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, hingga kini belum terlihat adanya “desain besar” pembangunan yang mampu menyatukan seluruh dinas dalam satu irama.

Ego sektoral dikhawatirkan menjadi hambatan bagi visi-misi besar Rudy–Seno.

• Risiko Fiskal dari Program Pendidikan

Program pendidikan gratispol yang menjadi primadona masyarakat juga mendapat perhatian khusus.

Agusriansyah mengingatkan bahwa pos anggaran pendidikan gratis masih masuk kategori belanja non-wajib, sehingga berpotensi menekan ruang fiskal daerah.

“Program pendidikan gratispol ini sangat baik, tapi harus diingat, posnya masih masuk belanja non-wajib. Ini berpotensi menekan ruang fiskal daerah,” katanya.

Ia menekankan agar Pemprov tidak hanya fokus pada satu program, melainkan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa agar tidak terabaikan.

Dorongan Penyusunan Roadmap

Selain pendidikan, DPRD juga menyoroti janji politik lain seperti insentif pengurus rumah ibadah, sektor kesehatan, internet desa, hingga administrasi kepemilikan rumah.

Agusriansyah mendorong Pemprov segera menyusun roadmap pembangunan terpadu agar koordinasi antarinstansi lebih kuat dan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.