Desa di Kukar Terima Tagihan Internet GratisPol, Kades Kembang Janggut Cabut Perangkat

Ia juga mengakui belum melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Kaltim terkait persoalan tersebut.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud Beri Sinyal Anggaran Tahun Depan Berpotensi Susut Lagi

Pemprov Kaltim Beri Klarifikasi

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, membenarkan adanya laporan serupa dari beberapa desa penerima program.

“Kalau tagihan masuk ke sana (desa) itu memang sering saya dengar laporan itu, karena memang provider yang mengirimnya,” sebutnya.

Faisal menegaskan, tagihan yang dikirimkan ke desa merupakan persoalan teknis dari pihak penyedia layanan dan tidak perlu dibayarkan oleh pemerintah desa.

Ia memastikan biaya langganan internet dalam program GratisPol sepenuhnya ditanggung Pemprov Kaltim.

“Tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Sudah beberapa kali kita sampaikan juga. Mungkin ada kesalahan teknis di Telkomnya atau ada pergantian orang Telkom,” sebutnya kembali menegaskan.

Baca juga: Akui Belum Sempurna, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tampung Kritik Soal Program Gratispol 

Ia juga memastikan layanan tidak akan diputus meski tagihan tersebut diabaikan.

Menurutnya, seluruh biaya telah dibayarkan hingga Desember 2025, dan untuk tahun ini program akan kembali berjalan bertahap.

“Kita sudah menyelesaikan 803 desa sampai Desember kemarin. Kita pasangkan dan kita bayar. Tahun ini sampai dengan tahun ke belakang nanti itu kita tinggal bayar langganannya saja,” ucapnya.

Untuk 2026, aktivasi kembali internet gratis desa direncanakan dimulai pada Februari dan ditargetkan rampung secara menyeluruh pada Maret mendatang.

“Jadi tetap Pemprov yang membayar, tidak ada tagihan ke desa. Kami juga tidak pernah menyosialisasikan itu. Kecuali memang internetnya yang dipasang oleh desa sendiri, bukan oleh kami. Ya itu kan urusan dari masing-masing,” tutupnya. (*)