Perbaikan Jalan Segah di Berau Terganjal Dana Rp800 Miliar, Anggaran Terjun Bebas

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Ambisi Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengoneksikan kampung-kampung di wilayah Segah melalui infrastruktur jalan yang mumpuni kini membentur tembok besar, anggaran.

Proyek prestisius sepanjang 63 kilometer ini diprediksi membutuhkan dana fantastis hingga Rp800 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, mengungkapkan bahwa secara teknis, perencanaan dan trase (jalur) jalan sebenarnya sudah rampung.

Jalan ini nantinya akan menjadi urat nadi bagi lima hingga enam kampung.

Baca juga: Viral Penundaan Kedatangan Prabowo ke Balikpapan, Warga Justru Bersyukur Jalan Mulus

“Perencanaan sudah selesai. Namun, untuk membangun jalan rigid beton sepanjang kurang lebih 64 kilometer itu butuh sekitar Rp800 miliar,” ungkap Fendra kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Angka Rp800 miliar tersebut bukan tanpa alasan. Selain badan jalan, proyek ini juga mencakup pembangunan enam jembatan besar dengan bentang antara 40 hingga 100 meter yang masing-masing menelan biaya puluhan miliar rupiah.

Sayangnya, kondisi fiskal daerah saat ini sedang tidak "berotot".

Fendra membeberkan penurunan alokasi anggaran yang sangat drastis di bidang pembangunan jalan.

Jika tahun sebelumnya masih di angka Rp80 miliar, tahun ini anggaran terjun bebas.

“Sekarang alokasinya hanya sekitar Rp225 juta. Itu pun kemungkinan besar hanya untuk kegiatan perencanaan. Untuk pembangunan jalan baru, nyaris tidak ada,” akunya blak-blakan.

Meski anggaran pembangunan jalan baru hampir nihil, DPUPR Berau tetap berupaya menjaga jalur yang ada melalui program preservasi. 

Anggaran sebesar Rp10 hingga Rp20 miliar disiapkan untuk perawatan jalan agar tetap bisa dilalui, meski harus dibagi ke beberapa ruas lainnya.

Mengenai prioritas, Fendra kini menyerahkan sepenuhnya kepada kebutuhan riil di tingkat bawah. Ia menegaskan tidak ada lagi "proyek titipan" dari dinas karena keterbatasan dana.

Dengan efisiensi yang begitu jauh, pihaknya tidak punya usulan prioritas lagi dari sisi dinas.

Prinsipnya, masyarakat yang paling tahu kebutuhannya.