Penajam Paser Utara Sinkronkan RKPD 2027 dengan Perkembangan IKN

Ringkasan Berita:

• RKPD 2027 Penajam Paser Utara disinkronkan dengan perkembangan IKN di Kalimantan Timur.
• Tema pembangunan fokus pada ekonomi lokal bernilai tambah, SDM unggul, dan tata kelola inklusif.
• Sekda PPU menegaskan program harus realistis sesuai kemampuan fiskal daerah.

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyelaraskan arah pembangunan daerah dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027 dengan dinamika perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sinkronisasi tersebut ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 yang digelar sebagai tahapan awal penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menegaskan forum konsultasi publik merupakan ruang untuk menghimpun masukan pemangku kepentingan sebelum dokumen RKPD ditetapkan.

“Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi ruang konfirmasi publik bahwa arah pembangunan tahun depan disusun secara terbuka dan partisipatif,” ungkapnya, Selasa (17/2/2026).

Baca juga: Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Paser Fokus Tuntaskan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Air Bersih

RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD PPU 2025–2029.

Dokumen ini disusun untuk menerjemahkan target pembangunan lima tahunan ke dalam program dan kegiatan tahunan yang lebih terukur.

Dalam paparannya, pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan 2027, yakni pengembangan potensi ekonomi lokal bernilai tambah, sumber daya manusia unggul, dan tata kelola inklusif.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah arah kebijakan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur kewilayahan, pembangunan perumahan dan permukiman terintegrasi, serta pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.

Baca juga: Buka Ranwal RKPD dan Musrenbang 2027, Bupati Paser Tekankan Program Harus Tepat Sasaran

Kebijakan pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Penyusunan arah kebijakan ini turut mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah pascapenetapan IKN di Kalimantan Timur.

Pemerintah daerah menilai keberadaan IKN membawa peluang sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan adaptif.

Selain itu, Sekda PPU menyoroti kondisi kapasitas fiskal daerah yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan program.

Baca juga: DPRD Tana Paser Sosialisasi Pokir 2027, Sinkronkan Usulan dengan RKPD Daerah

Ia menyebut perencanaan tetap disusun berdasarkan kebutuhan prioritas, namun harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita harus jujur melihat kapasitas fiskal. Pada tahap akhir, program prioritas akan diharmonisasikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Forum konsultasi publik ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan RKPD sebelum memasuki Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, hingga Musrenbang RKPD Kabupaten.

Melalui tahapan tersebut, pemerintah daerah menargetkan dokumen RKPD 2027 dapat lebih terarah, terukur, serta responsif terhadap perkembangan IKN dan kebutuhan masyarakat Penajam Paser Utara. (*)